Jakarta — Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar semakin efisien, tepat sasaran, dan akuntabel.
Langkah tersebut ditunjukkan melalui penyesuaian anggaran MBG tahun 2026 dari semula Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih optimal tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan efisiensi dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan manajemen dan mekanisme belanja program prioritas nasional tersebut.
Menurutnya, pemerintah tengah menghitung skema penghematan terbaik agar efektivitas pemberian makanan bergizi kepada peserta didik tetap terjaga.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah,” ujar Purbaya.
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu awal.
Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Pemerintah menilai capaian itu menunjukkan program MBG tetap berjalan masif sekaligus menjadi instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Selain efisiensi, pemerintah juga memperkuat pengawasan agar pelaksanaan MBG semakin transparan dan bebas dari praktik penyimpangan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan pihaknya akan mengawal ketat program unggulan Presiden tersebut bersama Badan Gizi Nasional.
“Tidak ada oknum-oknum yang jual-jual titip atau memanipulasi berupa keuntungan. Ini jangan sampai terjadi dan saya akan cek terus, ujar Dudung.
Dudung juga memastikan pengawasan dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dalam pelaksanaan program.
Pemerintah bahkan melibatkan pakar gizi dan tenaga profesional guna memperbaiki sistem pengelolaan dapur MBG agar semakin baik ke depan.
Dukungan terhadap penguatan tata kelola MBG juga datang dari kalangan akademisi.
Guru Besar bidang Sosiologi Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai MBG merupakan investasi strategis negara dalam membangun kualitas SDM sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting nasional.
Menurut Trubus, penguatan regulasi dan transparansi menjadi kunci agar program berskala nasional tersebut semakin berkelanjutan dan dipercaya publik.
“Program MBG merupakan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas SDM dan menurunkan stunting. Karena itu urgensi pembentukan regulasi yang kuat menjadi sangat penting agar penyelenggaraan program MBG bersifat nasional dan berkelanjutan,” jelas Trubus.
