Surabaya – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis telah membuka peluang yang luas bagi UMKM untuk berpartisipasi sebagai pemasok berbagai kebutuhan pangan.
“Keterlibatan pelaku usaha lokal tersebut memberikan manfaat ekonomi yang nyata sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok di tingkat daerah,:” kata Adhy Karyono.
Keterlibatan UMKM dalam penyediaan bahan pangan dinilai mampu memperkuat rantai pasok sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal.
“Program ini melahirkan kesempatan pekerjaan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya pendapatan masyarakat juga meningkat,” ungkap Adhy Karyono.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah, UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha lainnya menjadi fondasi penting dalam memastikan keberlangsungan program sekaligus mendorong pemerataan manfaat ekonomi.
Dengan meningkatnya permintaan terhadap produk pangan lokal, pelaku usaha memperoleh peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Satuan Tugas MBG yang diketuai Wakil Gubernur Jawa Timur.
“Satgas tersebut bertugas memantau pelaksanaan program setiap hari, mulai dari kualitas makanan bergizi, keamanan pangan, hingga distribusi bahan baku,” jelas Adhy.
Menurut Adhy, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan1 Itahun 2026 mencapai 5,96 persen. Angka tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi dari UMKM yang menjadi bagian dari ekosistem Program MBG.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur triwulan I sudah mencapai 5,96 persen. Salah satunya karena kontribusi ekonomi yang meningkat dari UMKM akibat ekosistem rantai pasok Program MBG,” tuturnya.
Melalui penguatan ekosistem UMKM dalam Program MBG, pemerintah optimistis tercipta pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. [-RWA]
