Jakarta – Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp29,5 triliun untuk memperkuat program bantuan pangan dan subsidi upah pada kuartal IV 2026. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan aktivitas konsumsi hingga akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, sejumlah program perlindungan masyarakat dibahas dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan bersama Presiden membahas berbagai skema bantuan pemerintah yang dipersiapkan untuk dilaksanakan pada kuartal keempat, ujar Airlangga.
Salah satu program yang disiapkan adalah bantuan pangan berupa beras 10 kilogram selama tiga bulan. Bantuan tersebut menyasar 33.244.408 keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 hingga 4 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun.
Bantuan pangan berupa beras 10 kilogram disiapkan untuk kebutuhan tiga bulan dan diberikan kepada 33.244.408 keluarga penerima manfaat dari kelompok desil 1 sampai 4, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp17,5 triliun, kata Airlangga.
Selain bantuan pangan, pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan. Program tersebut menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Program subsidi upah kembali disalurkan selama tiga bulan dengan nilai Rp300 ribu per bulan kepada sekitar 13,3 juta pekerja dan membutuhkan anggaran yang hampir mencapai Rp12 triliun, ujarnya.
Pemerintah juga membahas rencana pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 17 tahun, terutama kelompok desil 1 hingga 4. Data calon penerima masih dalam proses pencocokan dan verifikasi bersama kementerian terkait.
Di sisi fiskal, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan proses RAPBN 2027 telah diselesaikan melalui Rapat Paripurna DPR. Pendapatan negara ditargetkan lebih dari Rp3.400 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan melampaui Rp4.100 triliun.
Proses RAPBN 2027 telah kami selesaikan dan pembahasannya berlangsung lancar dengan dukungan DPR yang kuat dan jelas, kata Suahasil.
Presiden Prabowo, lanjut Suahasil, meminta kredibilitas APBN dijaga melalui efisiensi yang terukur.
Presiden meminta kredibilitas APBN terus dijaga melalui efisiensi yang terukur agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur, ujarnya.
Pemerintah juga membagi fungsi antara APBN dan Danantara. APBN diarahkan untuk pelayanan publik, infrastruktur dasar, dan operasional pemerintahan, sedangkan Danantara difokuskan pada penguatan investasi.
