Oleh: Nadira Citra Maheswari)*
Pengendalian harga kebutuhan pokok atau sembako menjadi prioritas utama pemerintah di masa libur akhir tahun. Penegasan ini muncul seiring meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, yang secara historis kerap diikuti oleh lonjakan permintaan bahan pangan. Pemerintah memandang stabilitas harga sembako sebagai faktor krusial dalam menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, serta memastikan perayaan akhir tahun berlangsung dengan aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Momentum libur akhir tahun dikenal sebagai periode dengan tekanan tinggi terhadap rantai pasok pangan nasional. Mobilitas masyarakat yang meningkat, distribusi barang yang menghadapi tantangan cuaca, serta potensi spekulasi pasar menjadi faktor yang dapat memicu fluktuasi harga. Dalam konteks tersebut, pemerintah berupaya mengantisipasi berbagai potensi gangguan dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha distribusi pangan. Langkah ini ditempuh untuk memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi hingga ke tingkat konsumen akhir.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ketahanan pangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang libur akhir tahun 2025. Menurutnya, menempatkan pengendalian harga sembako bukan sekadar sebagai kebijakan ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai bagian dari strategi perlindungan sosial. Kenaikan harga bahan pokok secara langsung berdampak pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan konsumsi selama masa libur. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menjaga agar harga tetap stabil dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok tanpa tekanan berlebih terhadap anggaran rumah tangga.
Distribusi menjadi salah satu fokus utama dalam pengendalian harga sembako. Pemerintah mendorong kelancaran arus barang dari sentra produksi ke daerah konsumsi, termasuk wilayah terpencil dan kepulauan. Upaya ini mencakup penguatan jalur distribusi darat, laut, dan udara, serta antisipasi terhadap potensi hambatan akibat cuaca ekstrem. Dengan distribusi yang lancar, disparitas harga antarwilayah diharapkan dapat ditekan, sehingga masyarakat di berbagai daerah dapat menikmati harga yang relatif seragam.
Di sisi pengawasan, pemerintah meningkatkan pemantauan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen. Pengawasan ini diarahkan untuk mencegah penimbunan barang, spekulasi harga, dan distribusi yang tidak wajar. Dengan pengawasan yang ketat, stabilitas harga dapat dijaga sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Langkah ini juga bertujuan memberikan kepastian kepada pelaku usaha bahwa pemerintah hadir menjaga keseimbangan pasar.
Pemerintah daerah memegang peran strategis dalam implementasi kebijakan pengendalian harga sembako. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diperkuat melalui koordinasi rutin dan pertukaran data terkait stok, harga, serta kondisi pasar di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah didorong untuk aktif melakukan pemantauan di pasar tradisional maupun modern, serta mengambil langkah cepat apabila terjadi gejolak harga di daerahnya. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan respons yang cepat dan tepat sasaran.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Iwan Koswara mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat pengendalian harga kebutuhan pokok menjelang perayaan Nataru 2026. Menurut Iwan, momentum akhir tahun kerap diikuti dengan meningkatnya permintaan bahan pangan yang berpotensi memicu kenaikan harga di pasar. Kondisi tersebut, kata dia, harus diantisipasi agar tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah.
Selain itu, pemerintah memanfaatkan berbagai program stabilisasi pangan untuk mendukung pengendalian harga. Operasi pasar, distribusi pangan bersubsidi, serta optimalisasi cadangan pangan nasional menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Program-program ini dirancang agar dapat menjangkau masyarakat secara luas, khususnya di daerah yang rentan terhadap kenaikan harga. Dengan pendekatan yang terukur, pemerintah berupaya memastikan intervensi pasar dilakukan secara efektif tanpa mengganggu mekanisme pasar secara berlebihan.
Perhatian pemerintah terhadap harga sembako juga mencerminkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Stabilitas harga pangan bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga isu sosial yang berkaitan dengan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat. Di masa libur akhir tahun, ketika kebutuhan konsumsi meningkat dan aktivitas ekonomi bergerak dinamis, kehadiran negara dalam menjaga stabilitas harga menjadi wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan Pemerintah juga menyiapkan Bantuan Langsung Tunai Nasional sebagai bagian paket stimulus ekonomi kuartal IV 2025 yang berlangsung Oktober hingga Desember. Program tersebut bertujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang berfluktuasi menjelang akhir tahun berjalan tersebut secara nasional menyeluruh berkelanjutan.
Masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak langsung dari kebijakan ini dalam bentuk harga sembako yang relatif stabil dan ketersediaan barang yang terjamin. Dengan demikian, perayaan akhir tahun dapat berlangsung dengan lebih tenang tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
*) Penulis adalah Content Writer di Galaswara Digital Bureau
