Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman disinformasi dan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya konten deepfake. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan informasi, melindungi masyarakat di ruang digital, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi sepanjang 2026.
Ancaman manipulasi informasi kini dinilai tidak lagi sekadar persoalan komunikasi, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari tantangan keamanan siber modern. Pemerintah memandang penyebaran disinformasi, misinformasi, dan konten deepfake berpotensi mengganggu stabilitas sosial, memengaruhi pengambilan kebijakan, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik. Karena itu, penguatan regulasi, pengawasan platform digital, dan peningkatan literasi digital terus menjadi prioritas nasional.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen membangun ruang digital Indonesia yang aman, sehat, dan bertanggung jawab melalui penyusunan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.
“Perkembangan kecerdasan buatan harus diimbangi dengan tata kelola yang kuat. Pemerintah terus menyusun kebijakan agar pemanfaatan AI memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meminimalkan risiko penyalahgunaan teknologi digital,” ujar Meutya.
Co-Founder Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Septiaji Eko Nugroho juga menilai perkembangan AI generatif telah menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kualitas informasi. Menurutnya, kemampuan teknologi deepfake yang semakin realistis membuat masyarakat, bahkan jurnalis dan pemeriksa fakta profesional, semakin sulit membedakan konten asli dengan hasil manipulasi.
“Penanganan ancaman deepfake tidak bisa hanya dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah, platform digital, pengembang AI, media, dan masyarakat harus membangun kolaborasi agar ekosistem informasi tetap sehat dan kepercayaan publik dapat terjaga,” ujarnya.
Pemerintah juga terus mendorong platform digital untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mendeteksi serta memberi pelabelan terhadap konten yang dihasilkan menggunakan AI. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko penyebaran informasi palsu, terutama menjelang agenda demokrasi nasional di masa mendatang. Selain itu, penguatan implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan berbagai regulasi ruang digital menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.
Sementara, Pengamat keamanan siber dari Communication & Information System Security Research Center (CISSReC), Pratama Persadha, menilai Indonesia perlu mempercepat penguatan regulasi AI seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi digital.
“Kejelasan regulasi mengenai penggunaan AI dan tanggung jawab platform digital akan menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan informasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap ruang digital,” katanya.
Upaya pemerintah tersebut juga mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang pendengar, Fauzi dari Ciputat, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam memperkuat tata kelola ruang digital, termasuk perlindungan data pribadi dan perlindungan anak di internet. Ia berharap implementasi kebijakan terus diperkuat dengan melibatkan masyarakat sebagai pengguna utama ruang digital sehingga mampu meningkatkan rasa aman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap ekonomi digital nasional.
Pemerintah optimistis bahwa penguatan tata kelola AI, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi multipihak akan menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan informasi Indonesia.
