SORONG – Upaya mempercepat transformasi digital di Tanah Papua semakin diarahkan agar berjalan seiring dengan penguatan sistem keamanan siber. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik berbasis digital dapat berlangsung secara aman, andal, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Seiring berkembangnya pemanfaatan teknologi dalam birokrasi, aspek perlindungan data dan ketahanan sistem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pemerintahan modern.
Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Andri Pancoro menegaskan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memiliki peluang besar membangun fondasi digital yang kuat sejak awal sebagai daerah otonomi baru. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berfokus pada penyediaan aplikasi maupun digitalisasi administrasi, melainkan harus ditopang sistem keamanan informasi yang kokoh agar layanan publik tetap berjalan optimal.
“Digitalisasi layanan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan aplikasi dan digitalisasi dokumen, tetapi juga harus didukung sistem keamanan informasi yang kuat,” tegas Andri Pancoro.
Penguatan keamanan siber menjadi semakin relevan mengingat ruang digital menghadapi ancaman yang terus berkembang. Berdasarkan pemantauan BSSN sepanjang 2025, terdapat sekitar 5,5 miliar anomali trafik di ruang siber Indonesia, dengan sekitar 93 persen di antaranya merupakan aktivitas berbahaya yang berkaitan dengan upaya pencurian data maupun berbagai bentuk serangan siber lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan sistem digital perlu dipersiapkan secara menyeluruh agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
Andri Pancoro menilai pembangunan infrastruktur digital di Papua perlu disertai kesiapsiagaan yang matang sejak tahap awal. Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan penanganan setelah insiden terjadi, karena mampu memperkuat daya tahan sistem sekaligus meminimalkan potensi gangguan terhadap layanan masyarakat.
“Ancaman siber terus meningkat, mulai dari kebocoran data hingga serangan yang dapat melumpuhkan layanan publik,” ujar Andri Pancoro.
Selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap instansi pemerintah didorong menerapkan standar keamanan yang mampu menjamin keberlangsungan layanan publik. Atas dasar itu, BSSN memberikan asistensi kepada aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Papua Barat Daya melalui bimbingan teknis keamanan siber dan persandian.
“Kita tidak dapat melindungi sesuatu yang tidak diketahui. Karena itu, pendataan aset menjadi dasar untuk menganalisis risiko dan potensi kerentanan sistem,” tambah Andri Pancoro.
Selain memperkuat aspek teknis, pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di setiap instansi juga diharapkan mampu mempercepat respons ketika terjadi gangguan yang berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain, perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat saat memanfaatkan layanan digital pemerintah.
Andri Pancoro mengajak seluruh pemerintah daerah di Papua Barat Daya memperkuat kolaborasi dalam berbagi informasi mengenai ancaman siber sehingga langkah mitigasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
“Keamanan siber tidak mengenal batas wilayah maupun waktu. Karena itu, sinergi pemerintah provinsi, kabupaten, kota, hingga tingkat nasional penting untuk menjaga ruang siber Indonesia tetap aman,” pungkas Andri Pancoro.
