Sorong – Upaya memperkuat ekosistem pers sebagai penopang pembangunan dan penyedia informasi berkualitas di Tanah Papua terus didorong oleh pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh ialah melalui penyusunan desain implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa di Papua Barat Daya, yang dibahas bersama pemerintah daerah, insan pers, akademisi, organisasi profesi, serta pelaku usaha.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus mampu menjawab tantangan industri media di Papua.
Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, menegaskan bahwa penguatan pers tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan industri media, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi demokrasi dan pembangunan.
“Pers dan media massa adalah bagian penting dari ekosistem demokrasi. Penguatan media berkualitas menjadi prasyarat agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, sehingga pembangunan dapat berjalan optimal,” kata Nuzula.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi media di Papua Barat Daya meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, tuntutan transformasi digital, minimnya infrastruktur teknologi, keberlanjutan bisnis perusahaan pers, hingga peningkatan profesionalisme jurnalistik. Karena itu, kebijakan yang disusun harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.
“Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, kebijakan tidak bisa sepenuhnya disusun dari pusat, tetapi harus berbasis pada kondisi riil di daerah,” ujarnya.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, mengatakan media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus membangun ruang publik yang sehat dan partisipatif.
“Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Lebih dari itu, pers juga menjadi mitra pemerintah dalam membangun ruang publik yang sehat dan partisipatif,” ungkapnya.
Selain penguatan kompetensi jurnalis dan profesionalisme perusahaan pers, pembahasan juga menyoroti pentingnya membangun model bisnis media yang lebih berkelanjutan agar tidak hanya bergantung pada belanja iklan pemerintah. Diversifikasi sumber pendapatan dipandang penting untuk memperkuat kemandirian media sekaligus menjaga independensi redaksi.
Rekomendasi yang dihasilkan melalui penyusunan Policy Sandbox diharapkan menjadi dasar lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem pers yang profesional, independen, dan berkelanjutan.
