Jakarta – Pemerintah terus mempercepat penyaluran rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengejar target 350.000 unit pada 2026. Meski realisasi hingga akhir September masih berada di bawah separuh target, pemerintah optimistis percepatan pada tiga bulan terakhir dapat meningkatkan penyaluran sekaligus memperluas akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan percepatan harus dilakukan dengan memperbaiki berbagai hambatan yang selama ini memengaruhi penyaluran FLPP. Kementerian PKP bersama BP Tapera dan kementerian/lembaga terkait terus memperkuat koordinasi, termasuk menyelesaikan persoalan lahan dan sertifikasi yang dihadapi pengembang.
“Dengan penguatan data, perbaikan sistem, dan koordinasi yang lebih baik, penyediaan hunian subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan MBR,” kata Maruarar.
Data BP Tapera menunjukkan hingga 25 September 2026 penyaluran FLPP mencapai 158.010 unit senilai sekitar Rp19,66 triliun atau 45,15 persen dari target tahunan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 191.990 unit yang harus dikejar dalam tiga bulan terakhir. Pemerintah melihat ruang percepatan masih terbuka melalui penguatan sisi pasokan, perluasan akses pembiayaan, serta percepatan proses akad.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengakselerasi realisasi. Salah satunya adalah menyiapkan sekitar 71.000 unit rumah untuk akad massal pada Desember 2026 yang mencakup rumah tapak maupun rumah susun subsidi.
“Kami juga menyiapkan percepatan realisasi melalui rencana akad massal pada Desember mendatang, yang tidak hanya mencakup rumah tapak subsidi, tetapi juga rumah susun subsidi,” jelas Heru.
Selain mempercepat akad, BP Tapera memperluas pilihan hunian melalui pengembangan rumah susun subsidi dan mengundang pengembang untuk mengunggah produknya ke aplikasi Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). Langkah tersebut diharapkan memperkuat sisi pasokan sekaligus memberikan lebih banyak pilihan hunian bagi MBR.
Pemerintah juga mempertahankan berbagai kemudahan pembiayaan untuk meningkatkan keterjangkauan rumah subsidi. Salah satunya opsi tenor KPR FLPP hingga maksimal 40 tahun, sehingga masyarakat memiliki pilihan jangka waktu pembiayaan yang lebih panjang.
Percepatan FLPP menjadi bagian dari agenda pemerintah memperluas kepemilikan hunian sekaligus menggerakkan ekosistem perumahan. Dengan koordinasi yang diperkuat antara pemerintah, BP Tapera, perbankan, pengembang, dan pemerintah daerah, pemerintah tetap mengejar target akhir tahun agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau.
