Jakarta – Pemerintah mempercepat langkah mitigasi menghadapi potensi dampak fenomena El Niño yang diperkirakan mulai terasa pada musim kemarau tahun ini. Upaya tersebut difokuskan untuk mencegah kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah segera memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak El Niño yang diprediksi paling signifikan terjadi pada periode Juli hingga Oktober.
“Saya minta seluruh kepala daerah melakukan rapat internal. Ada BPBD, dinas pertanian, dinas pengairan, semuanya dikumpulkan untuk mengantisipasi dampak di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Tito.
Menurut Tito, terdapat dua ancaman utama yang perlu diwaspadai, yakni meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca yang lebih panas serta berkurangnya ketersediaan air yang dapat mengganggu sektor pertanian, perkebunan, hingga kebutuhan air masyarakat.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Strategi penanganan disusun berdasarkan data dan proyeksi dari BMKG, BNPB, Kementerian Pertanian, serta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.
Selain memperkuat koordinasi di tingkat daerah, Tito juga meminta para gubernur meningkatkan komunikasi dengan bupati dan wali kota agar kesiapsiagaan menghadapi El Niño berjalan merata di seluruh wilayah.
“Solusi-solusi juga telah disiapkan. Kementerian Pertanian misalnya melalui irigasi, pompanisasi, dan langkah-langkah lainnya. BNPB juga akan melakukan modifikasi cuaca agar turun hujan di daerah-daerah yang membutuhkan,” ujarnya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, instansi vertikal, balai wilayah sungai, penyuluh pertanian, pemadam kebakaran, hingga pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penanganan dampak El Niño.
Tito menegaskan peran kepala desa sangat penting dalam mendeteksi dini potensi kebakaran lahan maupun kekeringan sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Libatkan pula para kepala desa untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran dan jika muncul (kebakaran) dapat segera ditangani,” tegasnya.
Pemerintah berharap langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini mampu menjaga ketahanan pangan nasional, meminimalkan risiko gagal panen, serta mencegah gejolak harga pangan di tengah ancaman perubahan iklim.
