Nabire – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, terus menunjukkan dampak nyata, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat yang dikelola secara transparan dan akuntabel. Melalui operasional 14 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), program ini telah menyerap 658 tenaga kerja, termasuk 180 Orang Asli Papua (OAP), sekaligus menciptakan perputaran ekonomi lokal yang signifikan.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Nabire, Marsel Asyerem, mengatakan kehadiran MBG memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Sebanyak 658 tenaga kerja telah terserap di 14 SPPG yang beroperasi di Nabire, termasuk 180 tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
Para pekerja memperoleh penghasilan antara Rp120 ribu hingga Rp200 ribu per hari dengan sistem kerja lima hari dalam sepekan. Dari pembayaran upah tersebut, program MBG diperkirakan menciptakan perputaran uang di Kabupaten Nabire sebesar Rp1,58 miliar hingga Rp2,63 miliar setiap bulan.
Marsel menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program pemenuhan gizi bagi peserta didik maupun kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini juga mampu membuka lapangan kerja sekaligus membantu pemerintah daerah menekan angka pengangguran.
Ia mencontohkan perubahan positif yang terjadi di SPPG Wadio Gerbang Sadu. “Setelah dilibatkan bekerja di SPPG, mereka memiliki pekerjaan tetap dan tidak lagi melakukan pemalakan jalan,” katanya. Seluruh tenaga kerja yang terlibat juga telah memperoleh perlindungan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Platform ini memungkinkan masyarakat memantau perencanaan, penggunaan anggaran, hingga distribusi layanan secara lebih transparan.
Menurut Marsel, kehadiran SIAP-MBG menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pelaksanaan MBG. “Sistem ini menjawab harapan agar pelaksanaan MBG berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Pengembang SIAP-MBG, Azrulah Kainage, menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dilengkapi dasbor berbasis peta digital yang menyajikan informasi mengenai perencanaan, kondisi keuangan, serta lokasi distribusi makanan bergizi. Keterbukaan informasi ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalkan.
“Program ini bukan hanya soal gizi, tetapi bagaimana uang negara yang masuk bisa berputar di masyarakat sehingga manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” tegas Marsel.
Dengan menggabungkan penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal, dan transparansi berbasis teknologi, MBG di Nabire menjadi contoh bagaimana program pemerintah mampu menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
