Jakarta – Pemerintah terus memperkuat akses masyarakat terhadap kepemilikan hunian melalui perluasan batas penghasilan penerima rumah subsidi. Kebijakan terbaru tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi pekerja dan keluarga muda untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
Melalui penguatan kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan koordinasi lintas kementerian, batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi kini diperluas hingga mencapai Rp14 juta per bulan pada wilayah dan kategori tertentu. Selain itu, pembagian zonasi juga diperluas dari sebelumnya dua zona menjadi empat zona agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi masing-masing daerah.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap program perumahan pemerintah.
Perluasan definisi MBR dilakukan agar lebih banyak masyarakat yang dapat memperoleh kesempatan memiliki rumah subsidi sesuai kondisi ekonomi di masing-masing wilayah, ujarnya dalam koordinasi percepatan kebijakan perumahan nasional Juni 2026.
Pemerintah menilai rumah tidak hanya menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga bagian penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat dan memperkuat produktivitas ekonomi. Karena itu, akses kepemilikan rumah terus diperluas melalui berbagai penyempurnaan kebijakan pembiayaan dan penyesuaian kelompok sasaran.
Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan rumah subsidi perlu menyesuaikan realitas pendapatan masyarakat agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas.
Kebijakan perumahan harus menjawab kondisi riil masyarakat sehingga semakin banyak keluarga yang dapat memiliki rumah dengan skema yang terjangkau, ujarnya.
Selain memperluas akses, pemerintah juga terus menjaga keberlanjutan program pembiayaan rumah subsidi melalui dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), penyederhanaan proses administrasi, serta penguatan kerja sama dengan sektor perbankan dan pengembang perumahan.
Pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI), Joko Suranto, menilai perluasan batas penghasilan dapat memperbesar akses kelompok pekerja formal yang sebelumnya berada di ambang batas penerima subsidi.
Penyesuaian batas pendapatan menjadi langkah penting agar program rumah subsidi tetap relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, ujarnya.
Pemerintah optimistis kebijakan ini akan mempercepat realisasi kepemilikan rumah bagi masyarakat, memperkuat sektor properti nasional, serta memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan akses yang semakin luas dan skema pembiayaan yang lebih adaptif, semakin banyak pekerja Indonesia diharapkan dapat mewujudkan kepemilikan rumah secara lebih cepat dan berkelanjutan.
