Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus membenahi perlindungan sosial agar bantuan negara benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengatakan pembenahan sistem bantuan sosial merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, sekaligus menjaga martabat penerima manfaat.
“Perlindungan sosial harus semakin tepat sasaran, mudah, dan bermartabat,” kata Prabowo dalam pidatonya.
Komitmen itu, menurut Prabowo, telah menjadi pegangan sejak awal masa kepemimpinannya untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Salah satu terobosan yang disoroti ialah digitalisasi pendaftaran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau program Sembako. Hingga saat ini, layanan tersebut telah berjalan di 153 kabupaten/kota pada 38 provinsi.
Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari separuh keluarga Indonesia saat implementasi nasional. Pemerintah juga memangkas beban administratif yang sebelumnya membuat keluarga kurang mampu harus mengeluarkan biaya sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi hingga kehilangan waktu kerja.
Kini, proses pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya memerlukan waktu 75-200 hari juga dipangkas menjadi hitungan menit.
“Rakyat tidak mampu tidak boleh membayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu,” tegas Prabowo.
Prabowo menyebut digitalisasi akan diperluas ke seluruh program bantuan sosial, bantuan pemerintah, serta subsidi melalui agenda Pro Kesra Terintegrasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dan transparansi sekaligus memudahkan masyarakat mengakses haknya.
Dalam pidatonya, Prabowo turut menampilkan kisah penerima manfaat. Susanah, buruh harian asal Kabupaten Bogor, disebut terbantu PKH dan Program Sembako dalam menjaga pendidikan anak-anaknya.
Sementara penerima manfaat lainnya, Margarelitha Rohi dari Kupang, NTT, mendapat dukungan Bantuan Sosial ATENSI berupa beras dan minyak untuk menopang keluarganya.
Prabowo menegaskan perlindungan sosial bukan dimaksudkan menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan perjuangan mereka mendapat dukungan negara.
“Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia,” ujar Prabowo.**
