Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ekosistem media digital untuk mendorong masyarakat semakin cakap memanfaatkan teknologi secara positif, produktif, dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dinilai penting seiring semakin luasnya akses digital dan meningkatnya tantangan berupa hoaks, misinformasi, disinformasi, serta penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) sekaligus Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Farida Dewi Maharani, mengatakan pemerintah tidak bermaksud mengontrol perkembangan teknologi, melainkan memastikan ruang digital tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kita bukan mengontrol, tapi menjaga pagar-pagar ini tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan teknologi adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari,” ujar Farida.
Menurutnya, perkembangan teknologi memberikan berbagai manfaat, mulai dari memperluas akses informasi, menyediakan ruang belajar, hingga membuka peluang masyarakat di berbagai wilayah untuk terhubung dengan dunia digital. Namun, manfaat tersebut harus diimbangi kemampuan masyarakat menggunakan teknologi untuk kegiatan yang positif dan produktif.
“Teknologi sosial media itu tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang sebenarnya lebih produktif. Ini yang perlu dikerjasamakan, dikolaborasikan, dan disinergikan dengan berbagai stakeholder,” katanya.
Farida menjelaskan, keterbukaan ruang digital memungkinkan siapa pun membuat dan menyebarkan konten. Kondisi ini membuat arus informasi semakin beragam, tetapi sekaligus meningkatkan risiko beredarnya konten yang belum terverifikasi.
“Semakin banyak orang bisa membuat konten, maka secara otomatis kontennya juga lebih banyak. Konten yang banyak tadi membuat potensi misinformasi dan disinformasi menjadi lebih besar,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah menjalankan regulasi, bekerja sama dengan platform digital, membuka akses pengaduan konten, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat. Literasi digital menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengenali informasi palsu dan melakukan pemeriksaan sebelum mempercayai maupun menyebarkannya.
“Kalau regulasinya sudah ada, kemudian hal teknis sudah dilakukan, tapi masyarakatnya tidak teredukasi, maka akan sulit. Literasi terhadap masyarakat ini menjadi kunci utama,” tegas Farida.
Selain pemerintah, media dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang kredibel. Menurut Farida, media memiliki ruang redaksi dan kode etik jurnalistik yang membantu memastikan informasi telah melalui proses verifikasi.
“Media menjadi penting karena dalam proses memproduksi konten, media terikat dengan kode etik jurnalistik. Ada ruang redaksi yang memastikan konten ini benar-benar terverifikasi dan valid,” katanya.
Karena itu, penguatan ekosistem media digital membutuhkan kolaborasi pemerintah, media, platform, akademisi, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu membentuk masyarakat yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga kritis dalam menilai informasi serta bijak memanfaatkan ruang digital.
