Jakarta – Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat ke ruang publik. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa wacana tersebut nyaris mustahil untuk terjadi. Ia bahkan mengimbau masyarakat agar tidak larut dalam isu yang hanya menambah kegaduhan politik dan justru berpotensi menghambat kinerja pemerintahan yang baru berjalan.
“Sudah tiga partai tolak pemakzulan. Apa tidak cukup untuk yakinkan, pemakzulan tidak mungkin terjadi?” kata Jimly kepada wartawan. Ia menyebut bahwa secara politik, tidak ada pijakan kuat untuk melanjutkan proses pemakzulan karena kurangnya dukungan dari partai-partai besar di parlemen.
Menurut Jimly, fakta bahwa sudah ada tiga partai yang secara tegas menolak isu pemakzulan merupakan sinyal kuat bahwa hal tersebut tidak akan memiliki kekuatan politik untuk diwujudkan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemakzulan bukan hanya soal wacana, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan politik yang ketat, serta membutuhkan dukungan mayoritas di DPR dan MPR.
Ia juga menyampaikan kekhawatiran bahwa energi masyarakat terlalu banyak dihabiskan untuk membahas isu-isu yang tidak produktif. “Maka lebih baik perhatian dan kemarahan diarahkan untuk awasi kinerja pemerintah sekarang,” ujarnya. Jimly menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran agar tetap berada pada jalur yang benar dan transparan.
Jimly, yang juga pakar hukum tata negara, mengingatkan bahwa pelajaran penting dari Pilpres 2024 adalah perlunya konsolidasi demokrasi, bukan memperpanjang konflik yang tidak membawa manfaat. Ia mengajak masyarakat untuk mulai berpikir ke depan dan menyiapkan diri menyambut Pilpres 2029 dengan lebih matang dan konstruktif.
“Persiapan untuk Pilpres lagi pada 2029 agar pengalaman pahit 2024 jangan terulang dan lebih penting antisipasi untuk perbaikan sistem ke depan,” tegasnya.
Dalam penutup pernyataannya, Jimly mengajak publik untuk kembali fokus pada hal yang lebih substansial, yakni pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Ia menilai bahwa kritik dan kontrol publik terhadap Prabowo-Gibran jauh lebih berdampak daripada terjebak dalam wacana pemakzulan yang tidak realistis.
Dengan demikian, narasi pemakzulan Gibran sebaiknya tidak lagi diperpanjang. Fokus utama masyarakat saat ini adalah memastikan bahwa pemerintahan baru dapat bekerja secara efektif, akuntabel, dan mampu membawa perubahan nyata bagi rakyat.
