PAPUA Sejumlah tokoh masyarakat Papua mendorong penguatan keamanan dan perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah masih adanya gangguan keamanan di sejumlah wilayah. Stabilitas dinilai penting agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari serta pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi terus berjalan.
Perhatian terhadap keamanan kembali mengemuka setelah sembilan perempuan asli Suku Amungme dilaporkan menjadi korban penyanderaan kelompok TPNPB-OPM Kodap III Ndugama di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Hampir satu bulan berlalu, keluarga dan masyarakat masih menantikan kepastian kondisi para korban.
Ketua Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA), menilai penyanderaan tersebut bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan persoalan kemanusiaan yang menyentuh martabat masyarakat Papua. Ia menegaskan masyarakat sipil tidak seharusnya menjadi korban konflik bersenjata.
Jika mengatasnamakan perjuangan rakyat Papua, maka rakyat Papua seharusnya menjadi pihak pertama yang dilindungi. Masyarakat tidak boleh terus menjadi korban kekerasan, ujarnya.
Tokoh Agama Nasrani sekaligus Tokoh Adat Senior Puncak Jaya, Papua Tengah, Kirenius Telenggen, turut menyoroti ancaman kelompok bersenjata terhadap masyarakat lokal. Ia menyebut kekerasan tidak hanya berdampak kepada warga pendatang dan warga negara asing, tetapi juga Orang Asli Papua yang memilih hidup damai.
Kalau kekerasan terus terjadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat Papua sendiri. Karena itu, keamanan harus menjadi kepentingan bersama, kata Kirenius.
Kirenius juga menyoroti dampak gangguan keamanan terhadap pelayanan keagamaan dan kemanusiaan di pedalaman Papua. Ia menilai kasus terbunuhnya Captain Nicholas F. Goselin, pilot PT AMA yang disebut melayani kebutuhan ibadah masyarakat di pelosok Papua, menunjukkan bahwa kekerasan dapat menghambat pelayanan bagi masyarakat.
Di Yahukimo, Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani, memastikan penyelidikan kasus penganiayaan warga di Dekai terus dilakukan untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Penguatan keamanan di Papua dinilai perlu berjalan beriringan dengan pembangunan. Situasi kondusif akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, bersekolah, beribadah, memperoleh layanan kesehatan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi.
Sinergi pemerintah, TNI-Polri, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat pembangunan Papua. (*)
