Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hal Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof Yusril Ihza Mahendra membantah tudingan Barisan Oposisi Indonesia (BOI) yang menilai pemerintah anti kritik dan tidak membuka ruang untuk pemikiran kritis ataupun sikap kritis terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya semakin tajamnya kritik akademisi kepada pemerintah maka pemerintah semakin senang dan dapat mengkaji ulang maupun mempelajari kembali kebijakan yang dikeluarkan termasuk dengan kondisi dewasa ini terkait dengan isu demokrasi, pelanggaran HAM, hingga korupsi.
“Jadi pemerintah enggak pernah melihat orang yang mengkritik sebagai musuh termasuk juga pandangan kritis akademisi yang masuk dalam Barisan Oposisi Indonesia (BOI),” ujar Menko Kumham Imipas.
Yusril mengungkapkan hal yang sama juga disampaikan Presiden Prabowo. Menurut dia Presiden Prabowo sangat mempersilahkan pemikiran kritis maupun kritik terhadap pemerintah. Maka dari itu sambungnya, pada prinsipnya akademisi termasuk yang tergabung dalam BOI bebas untuk menyampaikan pemikiran kritisnya terhadap pemerintahan saat ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan tidak setuju dengan anggapan BOI terkait demokrasi era Prabowo melemah termasuk dengan pemberantasan korupsi.
Iwan Setiawan mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini, lanskap politik Indonesia menunjukkan kestabilan meski tetap dinamis. Berbagai kebijakan dan sikap Presiden dalam dua tahun terakhir menciptakan stabilitas keamanan nasional yang kokoh dengan penghormatan yang disiplin terhadap prosedur demokratis.
“Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo,” tutur Iwan Setiawan
Iwan menyebutkan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi pada pemerintahan Presiden Prabowo adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog). Di bawah kepemimpinan Prabowo, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.
Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.
“Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial,” ujar Iwan.
Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.
“Hal ini tercermin dari fondasi hukum yang adil dan tidak pandang bulu di era Prabowo. Sejumlah kasus tindak pidana korupsi besar diungkap KPK dan Kejaksaan Agung, salah satunya “bersih-bersih” di lingkungan BUMN,” jelasnya.
Data dan fakta tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintahan Presiden Prabowo berjalan dengan stabil dan tidak pernah menolak pemikiran kritis. Sekaligus juga menggugurkan tudingan BOI terhadap pemerintahan Prabowo selama ini.
