Menu

Dark Mode
Rasio Utang Aman dan Ekonomi yang Tetap Terkelola dengan Baik Rasio Utang Aman, Ruang Fiskal Tetap Terjaga Rasio Utang Indonesia Dinilai Tetap Sehat Berkat Kehati-hatian Fiskal Rasio Utang Indonesia Tetap Aman dan Terkendali Bansos Pangan Beras dan Minyak Goreng Jadi Penyangga Kesejahteraan Masyarakat Bansos Pangan dan Kehadiran Negara bagi Kelompok Rentan

Berita

Stok Beras Capai 4 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Program Swasembada Pangan

badge-check


					Stok Beras Capai 4 Juta Ton, Pemerintah Perkuat Program Swasembada Pangan Perbesar

Jakarta — Pemerintah Indonesia mencatatkan tonggak bersejarah dalam sektor ketahanan pangan dengan keberhasilan menembus stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 4 juta ton. Ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan menjadi prioritas utama pemerintah.

“Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada. Setiap pulau harus bisa berdiri sendiri,” tegas Presiden.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian ini tidak hanya sebatas angka statistik, melainkan simbol dari meningkatnya kesejahteraan petani dan kekuatan sistem pertanian nasional.

“Ini adalah capaian yang belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka. Stok empat juta ton adalah simbol kemandirian dan kesejahteraan petani,” ujar Amran.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras semua pemangku kepentingan, mulai dari petani, penyuluh, hingga birokrasi pemerintah. Untuk menjaga momentum ini, pemerintah menerapkan tiga pilar utama kebijakan pangan nasional.

Pertama, reformasi pupuk subsidi dengan peningkatan anggaran dari Rp28 triliun men-jadi Rp46,8 triliun pada 2025. Alokasi pupuk mencakup 9,55 juta ton untuk sembilan komoditas strategis, termasuk padi dan jagung. Pemerintah juga memperketat distribusi dengan melibatkan aparat guna menghindari penyalahgunaan.

Kedua, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan petani. HPP gabah ditingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram, dan jagung menjadi Rp5.500 per kilogram. Pemerintah juga menghapus sistem rafaksi yang selama ini me-rugikan petani.

Ketiga, penguatan regulasi melalui dua Peraturan Presiden: Perpres No. 192 Tahun 2024 tentang reformasi kelembagaan Kementerian Pertanian untuk mendukung per-tanian presisi, serta Perpres No. 6 Tahun 2025 tentang tata kelola pupuk subsidi.

PT Pupuk Indonesia juga terus menjamin distribusi pupuk hingga ke ujung barat Nusantara. Dengan jaminan pasokan pupuk yang memadai, produksi pangan nasional dapat ditingkatkan secara signifikan, bahkan menjadikan Aceh sebagai salah satu lum-bung pangan utama Indonesia. Para petani di daerah tersebut juga berharap sistem iri-gasi yang lebih baik dapat segera dibangun untuk mendukung produktivitas.

“Kami meninjau rantai distribusi dan produksi pupuk di Aceh untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi pupuk,” ujar Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga ketersediaan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, seraya membangun sistem pertanian yang tangguh dalam menghadapi tantangan iklim dan gejolak harga global. Capaian ini menandai langkah besar menuju swasembada pangan sejati sebagai pilar kemerdekaan bangsa.-

[edRW]

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Rasio Utang Indonesia Dinilai Tetap Sehat Berkat Kehati-hatian Fiskal

29 May 2026 - 10:08

Rasio Utang Indonesia Tetap Aman dan Terkendali

29 May 2026 - 10:07

Bansos Pangan Beras dan Minyak Goreng Diperpanjang untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

29 May 2026 - 10:07

Pemerintah Pastikan Pemulihan Pascabencana Sumatra Berjalan Transparan dan Akuntabel

29 May 2026 - 10:07

Beras dan Minyak Goreng Tetap Mengalir, Bansos Pangan Diperpanjang Juni 2026

29 May 2026 - 10:07

Trending on Berita