Jakarta – Pemerintah terus mematangkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027 melalui penerapan standar tata kelola yang ketat.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara menghadirkan pendidikan inklusif, modern, dan berkualitas untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan penguatan tata kelola menjadi fondasi utama keberhasilan program.
Menurutnya, model pendidikan berbasis asrama menuntut kesiapan menyeluruh karena tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa.
“Pertemuan kita ini guna melakukan koordinasi menyamakan persepsi tentang beberapa hal yang perlu untuk kita tindaklanjuti dalam hari-hari ke depan berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun 2026-2027,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menekankan Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Sekolah Rakyat harus menjadi tempat yang mampu membangun harapan, menanamkan disiplin, dan menciptakan generasi yang percaya diri untuk masa depan Indonesia,” katanya.
Penguatan standar dilakukan pada seluruh aspek, mulai dari pengelolaan sarana prasarana, sistem pembelajaran, pengawasan siswa, hingga tata kelola keuangan yang akuntabel.
Pemerintah juga menyiapkan integrasi teknologi dalam sistem pengawasan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.
“Semua harus rapi dan tertib maka penguatan kedisiplinan guru dan anak-anak bisa terus kita mulai rancang,” tambahnya.
Selain pendidikan formal, Sekolah Rakyat juga dikembangkan melalui program pembinaan kemandirian seperti pemanfaatan lahan produktif untuk kebun dan peternakan sederhana guna menanamkan keterampilan hidup sejak dini.
Di sisi pembangunan fisik, PT Brantas Abipraya mempercepat penyelesaian fasilitas Sekolah Rakyat di berbagai daerah dengan pengawasan teknis yang diperketat.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan proyek harus selesai sesuai target dengan tetap menjaga kualitas dan keselamatan kerja.
“Sekolah Rakyat harus selesai tepat waktu, berkualitas, dan tetap mengutamakan keselamatan kerja karena ini untuk masa depan anak-anak bangsa,” ujarnya.
Sekretaris Perusahaan Brantas Abipraya, Dian Sovana, mengatakan evaluasi proyek terus dilakukan di tengah dinamika lapangan.
“Ini bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang dedikasi, kebersamaan, dan tanggung jawab kepada masyarakat,” katanya.
Pemerintah optimistis standarisasi ketat ini akan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai pilar pemerataan pendidikan berkualitas sekaligus investasi jangka panjang untuk mencetak generasi unggul Indonesia.
