Jakarta – Pemerintah terus memperkuat proses verifikasi dan validasi (verval) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian penting untuk memastikan koperasi yang akan beroperasi benar-benar memiliki kesiapan kelembagaan, administrasi, sarana, dan tata kelola. Verval menjadi instrumen penting agar operasionalisasi KDKMP berjalan tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Proses tersebut tidak berhenti pada pemeriksaan di lapangan. Pemerintah memastikan hasil verval dicatat dan diperbarui dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa Merah Putih (SIMKOPDES), sehingga data kesiapan setiap koperasi dapat dipantau secara lebih akurat. Di Riau, misalnya, hingga 20 September 2026 sebanyak 209 KDKMP telah menjalani verval dan 105 di antaranya telah tercatat dalam SIMKOPDES.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono menegaskan bahwa penguatan operasionalisasi KDKMP harus dilakukan dengan memastikan aspek kelembagaan dan kesiapan koperasi terlebih dahulu. Pemerintah terus mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah agar proses tersebut berjalan cepat sekaligus tetap memenuhi ketentuan.
Verfikasi dan validasi juga menjadi bagian dari tata kelola program yang lebih akuntabel. Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Permenkop Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur mekanisme verifikasi dan validasi sebagai dasar pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan. Dengan mekanisme tersebut, proses operasionalisasi tidak hanya mengejar jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi juga memastikan kesiapan masing-masing unit.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan dampak ekonomi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diharapkan semakin terasa dalam beberapa bulan ke depan hingga 2027–2028 seiring bertambahnya jumlah koperasi yang beroperasi.
Menurut Presiden, KDKMP dirancang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan masyarakat hingga tingkat desa dengan memperpendek jalur distribusi antara produsen dan konsumen.
Prabowo mengatakan saat ini sekitar 6.000 KDKMP telah beroperasi. Ia memperkirakan dampak ekonomi program akan semakin terlihat seiring perkembangan pelaksanaannya.
“Dan ini nanti efeknya akan terasa saya kira beberapa bulan, mungkin tahun 2027, 2028 akhir. Ini kurang lebih,” kata Prabowo.
Dengan verifikasi dan validasi yang dilakukan secara berjenjang dan berbasis data, pemerintah memastikan KDKMP yang dinyatakan siap operasional memiliki dasar administrasi dan kesiapan yang jelas. Langkah ini diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa, memperpendek rantai distribusi, menyerap hasil produksi masyarakat, dan mendekatkan berbagai layanan ekonomi kepada warga.
