JAKARTA – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto resmi mengoperasikan Program Sekolah Rakyat, sebagai langkah konkret memutus rantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Program ini dirancang sebagai sekolah gratis berasrama yang diperuntukkan khusus anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, mengedepankan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan sumber daya manusia sejak usia dini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat dibangun dari nilai-nilai kedisiplinan tinggi dan sistem pendidikan yang menyeluruh.
“Kedisiplinan dibangun sejak masuk ke dalam Sekolah Rakyat. Siswa harus mengikuti semua tata tertib di dalam sekolah,” ujar Gus Ipul.
Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat memegang tiga komitmen utama yang menjadi pilar dasar: pencegahan perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi.
“Tiga hal ini harus dicegah sekeras mungkin. Sekolah ini harus menjadi ruang aman, sehat, dan penuh kasih bagi setiap siswa,” tegasnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati menambahkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bentuk implementasi nyata Asta Cita keempat Presiden Prabowo.
“Presiden memahami bahwa pendidikan menjadi kunci untuk memutus rantai kemiskinan. Jangan sampai kemiskinan menjadi warisan,” ungkap Adita.
Ia menjelaskan bahwa meskipun sekolah negeri di Indonesia telah digratiskan, biaya tidak langsung seperti transportasi, uang jajan, seragam, dan perlengkapan sekolah tetap menjadi beban berat bagi keluarga miskin. Sekolah Rakyat hadir untuk menghapus hambatan-hambatan ini.
“Dengan adanya Sekolah Rakyat, seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung oleh negara. Siswa juga akan memperoleh keterampilan hidup yang mempersiapkan mereka untuk mandiri dan berkontribusi pada komunitasnya,” ujar Adita.
Ketua Yayasan Anak Nagari Indonesia dan aktivis pendidikan nonformal di Jakarta Utara, Malik menyambut baik kehadiran Sekolah Rakyat, namun mengingatkan pentingnya memperhatikan lembaga pendidikan nonformal yang selama ini telah berjasa menyelamatkan anak-anak terpinggirkan.
“Sekolah nonformal, termasuk PKBM dan komunitas belajar lainnya, juga layak mendapatkan perhatian serius dari negara. Ribuan anak justru terselamatkan berkat pendidikan alternatif ini,” ujar Malik.
Ia menegaskan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan harus menyentuh semua kelompok, bukan hanya sebagian. Menurutnya, kolaborasi antara Sekolah Rakyat dan lembaga pendidikan nonformal sangat penting untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
“Kami siap terus bersinergi membangun generasi, namun keadilan sosial dalam pendidikan harus diwujudkan untuk semua,” tandas Malik.
Dengan resmi beroperasinya Sekolah Rakyat, negara menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat yang paling rentan. Program ini menjadi refleksi nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan keadilan sosial, dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat terhadap pemerataan akses pendidikan.
Sekolah Rakyat juga menerapkan sistem pendidikan berasrama yang tidak hanya mengajarkan materi kurikulum nasional, tetapi juga pendidikan karakter, spiritualitas, serta pemetaan bakat sejak dini. Sistem multi entry dan multi exit juga diterapkan untuk memberi ruang fleksibilitas bagi anak-anak yang memiliki latar belakang kompleks.
Kementerian Sosial menargetkan pembangunan 100 Sekolah Rakyat pada tahap awal yang mampu menampung hingga 1.000 siswa per sekolah. Program ini akan terus diperluas untuk menjangkau 500.000 anak dari keluarga miskin dalam lima tahun ke depan.
(/rls)*
