Menu

Dark Mode
Stabilitas Papua Prioritas Bangsa, Separatisme OPM Tidak Bisa Ditoleransi Tidak Ada Ruang Bagi Separatis OPM di Bumi Cenderawasih Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi Hindari Pecah Belah Kepercayaan Publik, Waspada Penyebaran Hoaks Dorong Transparansi Tata Kelola Lahan Negara untuk Cegah Korupsi Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Izin Tambang Baru di Raja Ampat

Berita

Sekolah Rakyat: Bukti Nyata Pemerintah Hadir untuk Pemerataan Pendidikan

badge-check


					Sekolah Rakyat: Bukti Nyata Pemerintah Hadir untuk Pemerataan Pendidikan Perbesar

Jakarta — Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memastikan setiap anak bangsa mendapat akses pendidikan yang layak. Melalui program Sekolah Rakyat, negara hadir di tengah masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), menjawab langsung tantangan kesenjangan pendidikan yang masih ada.

Sekolah Rakyat bukan sekadar ruang belajar alternatif, melainkan langkah strategis dan inklusif yang digagas pemerintah untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Sosial, dan Kemendikbudristek.

“Peluncuran Sekolah Rakyat akan dimulai pada tahun ajaran baru 2025. Ini adalah bukti bahwa negara tidak tinggal diam, tapi aktif hadir dan bertindak untuk anak-anak Indonesia di wilayah yang sulit dijangkau,” tegas Muhaimin Iskandar, Menko PMK.

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, juga mengapresiasi inisiatif ini.

“Disparitas pendidikan antara kota dan desa harus segera diatasi. Sekolah Rakyat adalah solusi inovatif yang menempatkan hak pendidikan sebagai hak dasar seluruh anak Indonesia, tanpa kecuali,” ungkapnya.

Mengusung pembelajaran kontekstual yang menyenangkan, program ini tak hanya mengajarkan calistung, tetapi juga membekali siswa dengan nilai karakter, wawasan kebangsaan, dan keterampilan hidup. Sekolah Rakyat juga terhubung dengan jalur pendidikan kesetaraan (Paket A, B, dan C) untuk menjamin legalitas lulusan.

Program ini telah diuji coba di beberapa wilayah seperti NTT, Maluku, dan Papua, dengan hasil positif: meningkatnya angka partisipasi sekolah dan peran aktif masyarakat lokal. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau 1.000 desa dalam lima tahun ke depan.

Untuk mendukung keberlanjutan, pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda melalui program Muda Mengajar dan Kampus Merdeka Mengajar. Mahasiswa dan lulusan baru diharapkan bisa turun langsung menjadi relawan pengajar, membawa semangat perubahan dan memperkuat ekosistem pendidikan berbasis gotong royong. Sekolah Rakyat adalah wajah nyata gotong royong bangsa. Pendidikan merata bukan lagi mimpi—bersama pemerintah, ini sedang kita wujudkan.

[edRW]

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Hindari Pecah Belah Kepercayaan Publik, Waspada Penyebaran Hoaks

20 June 2025 - 10:02

Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi

20 June 2025 - 10:02

Pemerintah Dorong Integritas Dunia Usaha Cegah Korupsi

20 June 2025 - 10:02

Sinergitas Antar Lembaga Kawal Program Strategis Pemerintah Bebas Korupsi

20 June 2025 - 10:02

Provokasi OPM Terbantahkan, Apkam Tegaskan Jamin Papua Aman

20 June 2025 - 10:02

Trending on Berita