Jakarta, – Pemerintah bersama PT PLN (Persero) resmi mempercepat implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Langkah ini bertujuan memperkuat swasembada energi nasional, mempercepat transisi menuju energi bersih, sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
RUPTL 2025–2034 menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW hingga tahun 2034, dengan porsi lebih dari 70 persen berasal dari energi terbarukan seperti surya, hidro, panas bumi, angin, dan bioenergi. Sejalan dengan itu, PLN akan membangun hampir 48.000 km jaringan transmisi, serta gardu induk dengan kapasitas total 108.000 MVA di seluruh nusantara.
Total kebutuhan investasi direncanakan mencapai Rp 2.967 triliun, dengan 73 persen pendanaan melalui kemitraan swasta (IPP). Implementasi rencana ini diproyeksikan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja baru di sektor perencanaan, konstruksi, manufaktur, hingga operasi dan pemeliharaan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa proyek kelistrikan nasional bukan hanya peta jalan teknis, tetapi strategi kesejahteraan rakyat.
“RUPTL 2025–2034 adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan energi bersih, merata, dan berkelanjutan. Selain mempercepat swasembada energi, program ini juga membuka lapangan kerja yang luas, khususnya di daerah-daerah terpencil,” ujarnya.
Dukungan dari kalangan pemangku kepentingan juga menguat. CEO Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa proyek PLTS 100 GW yang menjadi bagian dari inisiatif nasional akan menjadi pendorong utama transisi energi di Indonesia.
“Pembangunan PLTS skala besar akan memperkuat ketahanan energi nasional, menciptakan green jobs, serta menggerakkan ekonomi desa. Ini langkah strategis menuju keadilan energi dari Aceh hingga Papua,” katanya.
Selain pembangkit energi terbarukan, pemerintah juga menekankan pentingnya inovasi melalui sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS), integrasi smart grid, serta percepatan pensiun dini PLTU batu bara. Inisiatif ini akan memperkuat target Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.
Dengan percepatan Proyek Kelistrikan Nasional, pemerintah optimistis Indonesia mampu mewujudkan kedaulatan energi yang mandiri, ramah lingkungan, dan berdaya saing, serta menjadikan sektor kelistrikan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
