Jakarta – Pemerintah terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi, validasi data kebutuhan, serta optimalisasi anggaran guna memastikan pemulihan masyarakat dan infrastruktur terdampak berjalan efektif.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, mengatakan komitmen pemerintah pusat untuk terus mengawal percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi. Menurutnya, validasi data lapangan menjadi langkah penting agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat sasaran. Salah satu perhatian pemerintah adalah pemenuhan hunian tetap bagi warga terdampak bencana.
Terkait hunian tetap (huntap), Kemenko PMK akan mengawal usulan 629 unit huntap yang belum masuk dalam Rencana Induk agar dapat dikoordinasikan untuk masuk dalam usulan berikutnya, ujar Lilik.
Ia menambahkan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berfokus pada pemulihan infrastruktur, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kembali dengan lebih baik. Pelaksanaannya perlu memperhatikan perlindungan anak, peran perempuan, serta potensi dampak sosial di masyarakat.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat juga memberikan pendampingan kepada kepala daerah agar bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemulihan ini harus dikerjakan bersama-sama pusat, yang dapat anggaran juga, K/L dan juga daerah, yang juga dapat anggaran, sama-sama paralel bekerja, kata Tito.
Pemerintah telah menyalurkan dukungan anggaran melalui beberapa tahap, antara lain tambahan belanja tidak terduga sekitar Rp268 miliar saat tanggap darurat, bantuan keuangan daerah senilai Rp10,6 triliun pada Februari 2026, serta tambahan transfer ke daerah sekitar Rp1,9 triliun pada Agustus 2026.
Di sektor kesehatan, proses pemulihan menunjukkan perkembangan positif. Hampir seluruh rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak telah kembali beroperasi. Seluruh puskesmas terdampak juga telah beroperasi, sementara enam puskesmas pembantu masih menjalani proses pemulihan.
Pemerintah menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat diselesaikan pada 2028. Melalui koordinasi berkelanjutan, percepatan penggunaan anggaran, dan pendampingan pemerintah pusat, pemulihan diharapkan berjalan efektif serta mendukung masyarakat kembali beraktivitas secara aman dan produktif. (*)
