Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemerataan akses energi melalui Program Listrik Desa (Lisdes) sebagai bagian dari komitmen menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Pada 2026, pemerintah menargetkan perluasan jaringan kelistrikan untuk menjangkau ratusan ribu pelanggan baru, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, listrik tidak hanya memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha produktif di daerah.
“Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh masyarakat Indonesia memperoleh akses listrik yang andal dan berkeadilan. Program Listrik Desa akan terus dipercepat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga ke wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan kelistrikan secara optimal,” ujar Bahlil.
Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus memperkuat pembangunan jaringan distribusi, gardu listrik, penyambungan pelanggan baru, serta pemanfaatan pembangkit berbasis energi baru terbarukan di daerah yang belum terhubung dengan sistem kelistrikan utama. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas UMKM, mendukung layanan publik, serta membuka peluang investasi di berbagai daerah.
Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa perluasan akses listrik merupakan bagian dari transformasi sektor ketenagalistrikan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin merata dan berkualitas.
“PLN akan terus mendukung agenda pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi masyarakat. Kehadiran listrik yang andal akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menilai percepatan Program Listrik Desa memiliki dampak strategis terhadap pembangunan nasional. Menurutnya, pemerataan akses energi akan memperkecil kesenjangan antarwilayah sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
“Semakin luas akses listrik, semakin besar peluang tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Program ini merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan daerah,” katanya.
Pemerintah optimistis perluasan Program Listrik Desa pada 2026 akan mempercepat pemerataan pembangunan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan berbagai pemangku kepentingan, akses listrik diharapkan semakin merata sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
