Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memperkuat layanan dasar bagi masyarakat, salah satunya melalui pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi permasalahan gizi anak-anak sekolah, mengurangi stunting, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menyarankan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang saat ini berfungsi sebagai dapur penyedia makan bergizi, membeli bahan baku dari petani sayur, peternak telur, dan pelaku UMKM pangan di sekitar mereka. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem lokal yang saling mendukung.
“Dengan mendukung pembelian bahan baku lokal dari petani dan pelaku UMKM di sekitar SPPG, manfaat ekonomi dari program MBG akan meluas dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Ini akan menciptakan ekosistem yang saling mendukung, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian lokal,” ujar Luhut
Meskipun memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaan program ini menuntut dukungan anggaran yang sangat besar dari pemerintah. Bahkan pada tahap awal saja, dana yang telah dialokasikan mencapai puluhan triliun rupiah.
Anggaran tersebut diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan meluasnya cakupan wilayah, bertambahnya jumlah penerima manfaat, dan upaya peningkatan kualitas makanan yang disediakan.
Lonjakan penyerapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Juni hingga Desember 2025 tidak lepas dari target ambisius yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, yakni menjangkau 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR menjelaskan bahwa besarnya kebutuhan anggaran merupakan konsekuensi wajar dari skala program yang sangat luas.
“Jadi kalau sekarang Rp71 triliun, tambahan Rp50 triliun sudah akan cukup melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember 2025,” ungkap Dadan.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kecenderungan peningkatan penyerapan anggaran yang konsisten dari bulan ke bulan. Adapun, jika tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun yang disebutkan oleh Dadan benar-benar dialokasikan hingga akhir tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa strategi fiskal pemerintah bersifat agresif namun tetap disusun dengan perhitungan matang.
Kinerja pelaksanaan program juga menjadi lebih terukur seiring diperkuatnya sistem pelaporan dan pengawasan yang berbasis data. Dengan landasan anggaran yang dikelola secara efektif, Program MBG diharapkan terus berkembang dan menjangkau lebih banyak sasaran pada tahun-tahun mendatang. Keberhasilan peningkatan serapan anggaran juga menjadi pelajaran penting bagi berbagai program bantuan sosial dan intervensi berbasis komunitas lainnya.
***
