JAKARTA — Pemerintah memastikan penggunaan Dana Desa untuk mendukung implementasi program prioritas Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih tidak akan mengganggu pembangunan desa yang telah berjalan.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan, pengalihan peruntukan Dana Desa dilakukan tanpa mengurangi total alokasi anggaran yang diterima desa.
“Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi [alokasi Dana Desa], dan lokusnya kan juga di desa,” ujar Mensesneg Prasetyo.
Ia menjelaskan, berbagai program pembangunan lain yang menyasar wilayah pedesaan juga tetap berjalan dan tidak bergantung pada Dana Desa, seperti renovasi sekolah dan pembangunan jembatan.
“Banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya juga di desa, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, kan itu tidak menggunakan Dana Desa. Meskipun sebetulnya Dana Desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga,” ujarnya.
Prasetyo menambahkan, rencana pengalokasian Dana Desa untuk mendukung Kopdes Merah Putih telah dibicarakan dan disosialisasikan sejak awal.
“Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal,” katanya.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi di tingkat desa sekaligus memperkuat ekosistem usaha rakyat.
“Yang pertama adalah membangun ekosistem bersama pedagang kaki lima di seluruh Indonesia dengan kaitannya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang nanti akan menjadi hub untuk menjual barang-barang ke warung-warung, ke anggota-anggota asosiasi pedagang kaki lima dengan harga yang relatif lebih murah dan terjangkau,” kata Ferry.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun juga mengajak masyarakat mendukung Kopdes sebagai pusat penggerak ekonomi desa.
“Koperasi Desa Merah Putih ini kita harapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi desa,” ujar Misbakhun.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kehadiran Kopdes Merah Putih bukan untuk bersaing dengan ritel modern, melainkan membangun kolaborasi distribusi yang lebih efisien.
“Sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa,” ungkap Budi.
Dari sisi tata kelola, Anggota DPD RI Muhdi mengingatkan pentingnya pengelolaan Kopdes berbasis potensi dan kearifan lokal agar tidak tumpang tindih dengan usaha yang telah ada di desa.
“Ini agar tidak berlarut-larut. Maka saya betul-betul mendorong agar Pak Kades, Pak RT, RW menyatu memastikan bahwa koperasi kan milik warga itu sendiri, masyarakat itu sendiri ‘disengkuyung’ bareng, dijalankan secara baik, dan secara transparan,” katanya.
Dengan berbagai dukungan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa program Kopdes Merah Putih menjadi bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat di desa tanpa mengorbankan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.
