Jakarta – Pemerintah memperkuat pengawasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kejaksaan Agung guna memastikan pelaksanaan program berjalan transparan, akuntabel, serta bebas dari penyimpangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program diterima secara optimal oleh masyarakat.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengatakan pengawasan ketat menjadi kunci keberhasilan program strategis nasional. Ia menegaskan pemerintah tidak mentolerir praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran negara.
“Program ini harus dijalankan dengan bersih dan transparan. Tidak boleh ada kebocoran anggaran yang merugikan rakyat,” katanya.
Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga dalam menjaga akuntabilitas program. Menurutnya, keterlibatan aparat penegak hukum merupakan langkah preventif agar seluruh proses berjalan sesuai aturan.
“Sinergi antar lembaga harus diperkuat agar setiap tahapan pelaksanaan program berada dalam koridor hukum yang jelas,” tegasnya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan kerja sama dengan Kejaksaan Agung difokuskan pada penguatan pengawasan serta pendampingan hukum dalam pelaksanaan MBG. Ia menyampaikan bahwa langkah tersebut bertujuan memastikan setiap proses pengelolaan anggaran berlangsung tertib dan sesuai ketentuan.
“Kami berkomitmen menjaga tata kelola program agar tetap akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menegaskan kesiapan institusinya dalam mendukung pengawasan melalui pendekatan preventif dan pendampingan hukum. Ia menyatakan Kejaksaan akan mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Kami memastikan pengawasan dilakukan secara profesional untuk mencegah potensi pelanggaran sejak awal,” tuturnya.
Dengan penguatan sinergi antara BGN dan Kejaksaan Agung, pemerintah optimistis pelaksanaan Program MBG dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan berkelanjutan. Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjaga integritas pengelolaan anggaran publik demi kepentingan masyarakat luas.
