JAKARTA – Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian pemerintah seiring pengembangan Program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Mekanisme ini dirancang agar setiap pengaduan terkait kegiatan sekolah dapat tercatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sistem tersebut terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Kehadiran kanal pengaduan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola yang transparan sekaligus memastikan persoalan di lingkungan sekolah tidak berhenti sebagai laporan tanpa penyelesaian.
“Sistem ini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Jadi kita akan buka pengaduan supaya kita enggak salah, bapak-ibu sekalian, ini era keterbukaan. Maka, lapor lewat WhatsApp sudah kita siapkan salurannya,” ujar Saifullah Yusuf.
Ia menegaskan laporan masyarakat harus diperlakukan sebagai peringatan dini untuk memperbaiki penyelenggaraan program.
“Aduan ini penting sebagai alarm dini. Bukan ancaman, tapi alarm. Dan setiap pengaduan harus kita respons, kita konfirmasi, kita validasi, kita verifikasi. Setiap laporan, setiap aduan adalah alarm. Jangan abaikan,” jelasnya.
Sistem tersebut mencakup pelaporan dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hingga penyalahgunaan wewenang. Setiap laporan akan memperoleh nomor tiket untuk memudahkan pemantauan tindak lanjut. Kemensos juga menerapkan pembatasan akses dan perlindungan identitas pelapor.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan sesuai tujuan.
“Pengawasan dan evaluasi harus berjalan sejak awal pelaksanaan Sekolah Rakyat. Kami ingin setiap laporan menjadi dasar untuk memperbaiki layanan, memperkuat koordinasi, dan memastikan program berjalan sesuai tujuan,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilai Sekolah Rakyat memiliki potensi membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem memperoleh lingkungan belajar yang lebih mendukung.
“Kalau reguler, memang gratis tapi pulang sekolah ini. Mereka disuruh bekerja, mengemis di pinggir jalan. Rentan eksploitasi dan radikalisme. Ini tidak bisa diselesaikan di sekolah reguler,” kata Ina.
Maka dari itu, tata kelola sekolah yang tidak hanya berorientasi pada akses pendidikan, tetapi juga keselamatan dan perkembangan peserta didik penting untuk dilakukan. Melalui sistem pelaporan terpadu, pemerintah membuka ruang pengawasan publik sekaligus memperkuat mekanisme koreksi.
