Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong percepatan pelaksanaan program-program prioritas nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan membuka blokir anggaran yang sebelumnya tertahan karena berbagai pertimbangan administratif dan teknis. Langkah ini diambil guna memastikan realisasi program berjalan tepat waktu serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. Tujuannya untuk mempercepat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah.
Kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Pada tanggal 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan. Dan untuk itu meminta izin untuk melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam supaya belanja KL, kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah,” kata Wamenkeu Suahasil.
Wamenkeu mengatakan bahwa efisiensi belanja tahun 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp50,6 triliun.
“Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi,” ujar Wamenkeu Suahasil.
Secara rinci, anggaran sebesar Rp33,1 triliun dibuka blokirnya untuk 23 K/L baru hasil restrukturisasi Kabinet Merah Putih dan Rp53,49 triliun untuk 76 K/L lainnya. Menurut Wamenkeu Suahasil, proses tersebut memungkinkan kementerian dan lembaga untuk kembali melaksanakan belanja sesuai dengan program prioritas pembangunan nasional.
Efek langsung dari pembukaan blokir ini tercermin dalam akselerasi realisasi belanja Kementerian/Lembaga. Wamenkeu Suahasil mengatakan realisasi belanja pada Januari 2025 sebesar Rp24,4 triliun, pada Februari 2025 sebesar Rp83,6 triliun, dan pada Maret 2025 meningkat signifikan menjadi Rp196,1 triliun.
“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam APBN. Ini inline dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” jelas Wamenkeu Suahasil. ****
