Menu

Dark Mode
Pemulihan Pasca Bencana Aceh Terus Optimal, Tokoh Publik Wajib Jaga Persatuan Nasional Tokoh Masyarakat Wajib Jaga Persatuan Wujudkan Percepatan Pemulihan Aceh Fokus ke Pemulihan Aceh Pascabencana, Narasi Provokatif Dinilai Kontraproduktif Provokasi Pisah dari NKRI Dinilai Tidak Relevan, Aceh Butuh Rehabilitasi Pascabencana Kunjungan Presiden Prabowo ke Inggris Tegaskan Arah Diplomasi Global Diplomasi Presiden Prabowo di Inggris Tegaskan Kepemimpinan Indonesia di Kancah Global

Berita

Pemerintah Perluas Layanan Masyarakat Melalui Program Apotek Desa

badge-check


					Pemerintah Perluas Layanan Masyarakat Melalui Program Apotek Desa Perbesar

Jakarta – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses layanan dasar masyarakat melalui program unggulan Koperasi Desa Merah Putih. Salah satu langkah strategis yang kini digalakkan adalah pengembangan Apotek Desa sebagai bagian dari unit usaha koperasi, yang tidak hanya menopang kesehatan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi lokal.

Program ini merupakan sinergi lintas kementerian dan lembaga yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, serta dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Dalam rapat bersama BUMN, Zulhas mengungkapkan bahwa setiap Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan modal awal sebesar Rp3 hingga Rp5 miliar yang disalurkan melalui skema digital oleh bank-bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Kali ini koperasi tidak boleh gagal, karena perintah Bapak Presiden adalah koperasi harus sukses. Permodalan disiapkan, sistem digital diterapkan, dan dukungan penuh dari BUMN diberikan,” ujar Zulhas.

Dari modal tersebut, koperasi desa akan mengembangkan enam unit usaha, salah satunya adalah apotek desa. Langkah ini mendapat dukungan kuat dari Kementerian Kesehatan, yang melalui Menteri Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya peran apotek dan klinik desa sebagai garda terdepan layanan kesehatan masyarakat.

“Apotek desa adalah perpanjangan tangan negara dalam menjangkau kesehatan masyarakat hingga ke pelosok. Selain layanan kesehatan, unit ini juga akan berfungsi secara komersial melalui koperasi,” jelas Budi dalam acara Kick-off & Sosialisasi Inpres No. 9 Tahun 2025.

Budi menyebut bahwa pendirian apotek dan klinik desa membutuhkan anggaran sekitar Rp1 miliar per unit, dan pada 2025, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp700 miliar untuk membangun 700 unit apotek dan klinik desa di seluruh Indonesia.

Dengan infrastruktur yang sebagian besar telah tersedia, pemerintah kini fokus pada penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan model bisnis berbasis koperasi.

“Orangnya sudah ada, asetnya sudah ada, anggarannya sudah ada. Tinggal kita integrasikan jadi satu sistem pelayanan yang efisien dan memberdayakan,” tegas Budi.

Melalui program Apotek Desa ini, pemerintah tidak hanya menghadirkan akses kesehatan yang lebih merata, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa, dalam semangat gotong royong dan kemandirian bangsa.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Fokus ke Pemulihan Aceh Pascabencana, Narasi Provokatif Dinilai Kontraproduktif

20 January 2026 - 09:30

Provokasi Pisah dari NKRI Dinilai Tidak Relevan, Aceh Butuh Rehabilitasi Pascabencana

20 January 2026 - 09:30

Presiden Prabowo Bawa Isu Konservasi dan Investasi dalam Rangkaian Kunjungan ke Inggris

20 January 2026 - 09:30

Lawatan Presiden Prabowo ke Inggris Dorong Diplomasi Ekonomi dan Komitmen Pelestarian Lingkungan

20 January 2026 - 09:29

Pemerintah Siapkan Paket Ekonomi 2026 untuk Kesejahteraan dan Pertumbuhan Berkelanjutan

20 January 2026 - 09:29

Trending on Berita