Jakarta – Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan efisiensi anggaran yang cermat dan terukur.
Dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, efisiensi anggaran bukan hanya sekadar pemangkasan belanja, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal demi kepentingan publik.
Ah Maftuchan, Pengamat Kebijakan Publik, The PRAKARSA menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan uang negara.
“Jika dilihat dari persentase efisiensi anggaran yang terdiri dari anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan anggaran daerah sebesar Rp50,59 triliun, maka hal ini memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih mempertimbangkan pentingnya menjaga stabilitas daerah di mana selama ini sebagain besar daerah masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap stabilitas daerah, dengan mempertimbangkan pentingnya menjaga alokasi anggaran untuk daerah-daerah yang masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Mohamad Fadhil Hasan menyebut kebijakan pemangkasan anggaran akan berdampak secara makro.
“Yang ada sekarang itu adalah shifting dari program kementerian dan lembaga yang misalnya alat tulis, perjalanan dinas, kajian, seminar, itu digeser untuk program makan bergizi gratis dan pendidikan, tapi total APBN kan tetap,” jelas Fadhil.
Kebijakan efisiensi, kata dia, memungkinkan terjadinya peralihan anggaran dari program-program kementerian dan lembaga ke program prioritas pemerintahan. Fadhil menilai langkah pemangkasan anggaran ini justru akan lebih produktif secara ekonomi makro.
Mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan efisiensi anggaran yang dilakukan lintas kementerian dan lembaga pada 2025 ini bertujuan untuk mempertajam tujuan Astacita Prabowo.
Menurut Sri Mulyani, kebijakan efisiensi akan dijadikan baseline atau acuan untuk menciptakan budaya baru efisiensi birokrasi pemerintahan di seluruh kementerian dan lembaga.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah Indonesia tidak hanya bertujuan untuk mengurangi pemborosan, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan manfaat maksimal bagi rakyat.
