Jakarta — Pemerintah terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kapasitas kesiapsiagaan di lingkungan pendidikan serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Langkah ini penting mengingat tingginya frekuensi kejadian bencana di Indonesia dan beragam ancaman yang memerlukan kesiapan serta respons cepat dari seluruh elemen masyarakat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana di lingkungan sekolah, terutama untuk menghadapi ancaman gempa bumi, potensi megathrust, dan letusan gunung api. Edukasi kebencanaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri ketika situasi darurat terjadi.
Deputi Bidang Pencegahan BNPB Muhari menegaskan, penguatan kapasitas menyangkut pelatihan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan tidak boleh dianggap sebagai agenda sekilas, melainkan proses pembelajaran berkelanjutan sepanjang hidup.
“Aktivitas vulkanik dan pergerakan lempeng tektonik merupakan dinamika alam yang tidak dapat dihentikan,” jelasnya. Oleh karena itu, lanjutnya, penanggulangan bencana perlu difokuskan pada pengurangan risiko dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Menurut Muhari, dalam tiga tahun terakhir, sedikitnya 15–20 kejadian bencana setiap hari memerlukan dukungan penanganan lintas sektor. Jika termasuk penanganan mandiri pemerintah daerah, jumlah kejadian bencana di Indonesia mencapai sekitar 5.000–6.000 per tahun.
BNPB mendorong penerapan tiga pilar Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), yakni penyediaan fasilitas sekolah yang aman terhadap bencana, penerapan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) evakuasi yang jelas, serta integrasi pendidikan kebencanaan dalam kurikulum pembelajaran. Simulasi evakuasi secara rutin juga diperlukan untuk membentuk respons cepat dan tepat, khususnya bagi siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Kesiapsiagaan tersebut relevan bagi wilayah rawan bencana, termasuk Banten yang menghadapi ancaman gempa bumi dari zona megathrust segmen Selat Sunda serta potensi erupsi Gunung Anak Krakatau. Muhari menekankan pentingnya latihan evakuasi yang terstruktur untuk membangun kebiasaan bertindak secara tepat tanpa panik.
“Melalui pendekatan latihan yang terstruktur dan rutin, para siswa diharapkan mampu membentuk memori jangka panjang sehingga dapat mengambil keputusan dan bertindak cepat saat menghadapi situasi darurat yang sebenarnya,” kata Muhari.
Selain sekolah, perguruan tinggi turut berperan memperluas pemahaman kebencanaan kepada masyarakat. Kepala Departemen Pendidikan Fisika Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Yusman Wiyatmo, menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan akademis melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mentransformasikan hasil riset kebencanaan menjadi pengetahuan praktis yang dapat diterapkan masyarakat.
“Pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat agar pengetahuan kebencanaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Yusman.
Ia menambahkan, edukasi kebencanaan yang terintegrasi dapat memperkuat sinergi masyarakat dan pemerintah daerah dalam membangun penanggulangan bencana berbasis komunitas.
“Kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat mampu membangun budaya sadar bencana sekaligus meningkatkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Sleman dalam menghadapi ancaman hidrometeorologi,” tegas Yusman.
Sinergi antara pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi, pemanfaatan hasil riset, dan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk membangun kesiapsiagaan yang menyeluruh. Melalui penguatan kapasitas sejak dini dan koordinasi lintas sektor, upaya mitigasi diharapkan dapat menekan risiko korban jiwa serta meminimalkan dampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.
