Jakarta — Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan meluncurkan lima paket insentif bernilai total Rp 24,44 triliun. Kebijakan ini dirancang secara matang untuk memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah hadir untuk memberikan solusi konkret di tengah tantangan ekonomi global yang tidak menentu.
“Lima paket ini adalah bentuk nyata keberpihakan kami kepada rakyat,” kata Menkeu Sri Mulyani.
Kelima paket insentif ini akan mulai berlaku pada 5 Juni 2025 dan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat luas, terutama kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah memberikan potongan harga signifikan di sektor transportasi: diskon tiket kereta sebesar 30 persen, pengurangan PPN untuk tiket pesawat sebesar 6 persen, serta diskon 50 persen untuk angkutan laut.
“Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari kebijakan ini, khususnya menjelang libur sekolah,” ujarnya
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini disusun agar menjangkau kelompok ekonomi bawah secara langsung dan nyata.
Selain itu, diskon tarif tol sebesar 20 persen akan meringankan beban sekitar 110 juta pengendara selama masa libur sekolah. Penebalan bantuan sosial juga diberikan melalui tambahan Kartu Sembako dan bantuan beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Kami menebalkan bantuan sosial agar masyarakat tetap terlindungi dari tekanan ekonomi,” ungkap Sri Mulyani.
Tak hanya itu, Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 150 ribu per bulan juga disalurkan kepada 17 juta pekerja bergaji rendah dan guru honorer.
“Bantuan ini langsung menyasar para pekerja rentan agar mereka bisa tetap menjalankan kehidupan secara layak,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan pentingnya insentif ini untuk memperkuat daya beli rakyat.
“Lima insentif strategis ini adalah bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga daya beli dan menggerakkan roda ekonomi nasional,” ujar Airlangga.
Ia menyatakan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan konkret masyarakat, terutama menjelang tahun ajaran baru dan libur sekolah.
“Momentum libur sekolah harus dimanfaatkan untuk mendorong perputaran ekonomi domestik,” katanya.
Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan memanfaatkan program ini secara optimal.
“Kami butuh dukungan seluruh masyarakat agar dampak dari program ini maksimal,” imbuh Airlangga.
Komitmen evaluasi berkala juga ditegaskan oleh pemerintah guna memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
[edRW]
