Jakarta Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. BNPB, BMKG, Badan Geologi melalui PVMBG, serta kementerian dan lembaga terkait terus berkoordinasi untuk memantau aktivitas vulkanik, pergerakan abu, hingga dampaknya terhadap masyarakat dan transportasi.
Gunung Anak Krakatau masih berstatus Level III atau Siaga. Aktivitas erupsi yang berlangsung sejak awal September 2026 memicu sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah, termasuk Banten, Lampung, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Pemerintah memastikan perkembangan tersebut terus dipantau sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan terukur.
Kepala BNPB, Suharyanto menegaskan pemerintah mengambil langkah antisipatif untuk mengurangi dampak abu vulkanik. Salah satunya melalui operasi modifikasi cuaca guna membantu meluruhkan abu di wilayah terdampak.
Mudah-mudahan operasi modifikasi cuaca yang dilakukan hari ini sampai nanti malam, ini bisa membantu untuk mencapai atau mewujudkan kondisi daerah, kondisi cuaca yang lebih baik lagi, ujarnya.
Langkah tersebut menunjukkan kehadiran negara dalam melindungi masyarakat sekaligus mengantisipasi dampak lanjutan erupsi. BNPB juga mengirimkan personel untuk memantau kondisi di wilayah terdampak dan memastikan kebutuhan penanganan dapat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.
Sementara itu, BMKG memperkuat pemantauan terhadap pergerakan abu vulkanik melalui analisis atmosfer dan informasi keselamatan penerbangan.
Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG Andri Ramdhani menjelaskan bahwa sebaran abu terpantau bergerak pada beberapa ketinggian dengan arah berbeda, sehingga informasi cuaca dan penerbangan terus diperbarui mengikuti perkembangan kondisi.
“tiga kabupaten menjadi wilayah yang paling terdampak aktivitas vulkanik, yakni Lampung Selatan dan Tanggamus di Lampung serta Pandeglang di Banten. Masyarakat di wilayah terdampak agar mengikuti informasi resmi dan menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi paparan abu vulkanik”, jelas Andri.
Pemerintah juga memastikan langkah mitigasi dilakukan secara terpadu dengan mengedepankan keselamatan masyarakat. Masyarakat diimbau tidak panik, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, serta selalu mengikuti arahan resmi dari pemerintah dan otoritas kebencanaan.
Dengan pemantauan yang intensif dan respons yang terkoordinasi, pemerintah berupaya meminimalkan risiko sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di tengah dinamika aktivitas Gunung Anak Krakatau.
