Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membenahi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas layanan publik sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembenahan dilakukan mulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penetapan lokasi dapur, validasi data penerima manfaat, hingga penguatan pengawasan untuk mencegah praktik penyimpangan.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan bahwa perbaikan tata kelola MBG menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinannya.
Ia menilai, keberhasilan program yang menjadi salah satu agenda strategis Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh integritas seluruh pihak yang terlibat.
“Zero tolerance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Sudaryono.
Menurutnya, evaluasi terhadap seluruh SPPG akan dilakukan secara berkala. Dapur MBG yang tidak memenuhi standar operasional, baik dari sisi kualitas layanan, kebersihan, maupun akuntabilitas, akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan.
Namun, apabila tetap tidak menunjukkan kemajuan, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas.
“Apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap langkah pembenahan tersebut.
Kementerian Keuangan akan mengoptimalkan jaringan pegawai keuangan di seluruh Indonesia untuk membantu mengawasi pelaksanaan MBG di tingkat daerah.
Pengawasan itu dilakukan guna memastikan seluruh SPPG bekerja sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Saya hanya bantu awasin SPPG-SPPG pakai pegawai keuangan seluruh Indonesia, apakah SPPG itu betul-betul jalannya sesuai dengan yang direncanakan,” kata Purbaya.
Ia menambahkan, dapur MBG yang terbukti tidak mampu menjalankan tugas secara optimal sebaiknya dihentikan operasionalnya agar tidak merugikan penerima manfaat maupun menghambat efektivitas program.
Langkah pembenahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan cakupan MBG, tetapi juga memastikan kualitas dan integritas pelaksanaannya.
Dengan tata kelola yang lebih transparan, pengawasan yang ketat, serta penegakan prinsip antikorupsi, MBG diharapkan semakin kokoh menjadi instrumen strategis dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
