Jakarta – Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dengan menempatkan pelajar sebagai garda terdepan dalam membangun ketahanan bangsa di era digital. Langkah tersebut dinilai semakin relevan mengingat perkembangan teknologi telah mengubah pola penyebaran paham radikal, yang kini memanfaatkan media sosial, platform digital, hingga permainan daring sebagai sarana propaganda dan rekrutmen.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono menegaskan bahwa generasi muda menjadi kelompok yang harus diprioritaskan dalam upaya pencegahan karena merupakan sasaran utama rekrutmen jaringan terorisme di ruang digital.
“Kenapa pesertanya ada dari SMP, SMA, dan Mahasiswa? Karena di era digital sekarang yang menjadi sasaran rekrutmen jaringan terorisme adalah anak-anak dan pemuda. Kita bangun kesiapsiagaan,” ujarnya.
Eddy menjelaskan bahwa ruang digital kini dimanfaatkan jaringan terorisme untuk menjalankan propaganda, rekrutmen, dan penggalangan dana. Karena itu, penguatan literasi digital, wawasan kebangsaan, serta kemampuan berpikir kritis menjadi bekal penting agar pelajar mampu mengenali sekaligus menolak berbagai bentuk penyebaran ideologi kekerasan.
“Ketiga kegiatan ini dilakukan oleh jaringan terorisme di ruang digital, baik media sosial maupun game online,” katanya.
Penguatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menilai pembentukan karakter kebangsaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kemampuan generasi muda menghadapi tantangan dunia digital.
“NKRI bukan warisan yang datang dengan sendirinya. NKRI adalah wujud komitmen, keseriusan, dan kesepakatan luhur dari para pendiri bangsa yang tangguh dari berbagai latar belakang pendidikan, bahasa, hingga agama. Tugas generasi muda adalah merawatnya,” tegas Abdusy.
Menurutnya, kegiatan seperti Kemah Bela Negara menjadi ruang pembelajaran yang efektif karena tidak hanya memberikan pemahaman mengenai bela negara dan literasi digital, tetapi juga menanamkan semangat persatuan, kepedulian sosial, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pendekatan tersebut dinilai mampu membentuk karakter pelajar yang adaptif menghadapi berbagai tantangan sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
Komitmen serupa juga ditunjukkan Pemerintah Aceh melalui sinergi Dinas Pendidikan Aceh bersama Densus 88 Antiteror Polri dalam memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murthalamuddin menegaskan bahwa sekolah memiliki peran strategis dalam membangun budaya toleransi sejak dini.
“Sekolah harus menjadi ruang yang aman, inklusif, dan mampu menanamkan nilai toleransi kepada peserta didik sehingga mereka tidak mudah terpengaruh paham intoleransi maupun radikalisme,” pungkas Murthalamuddin.***
