Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keberpihakannya kepada buruh melalui peluncuran program rumah subsidi. Kebijakan ini dicanangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) sebagai upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat produktif, khususnya para pekerja.
Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dedi Hardianto, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut.
“Ini bukti hadirnya negara dalam memberikan perlindungan, khususnya tempat tinggal yang layak bagi buruh,” ujarnya usai menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan BPS di Kantor Kementerian PKP.
Program ini menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Penyerahan simbolis 100 unit pertama akan dilaksanakan pada 1 Mei 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.
“Pada 1 Mei kita akan mulai memberikan rumah subsidi berkualitas untuk buruh Indonesia,” jelas Menteri PKP Maruarar Sirait. Menurutnya, program rumah subsidi ini merupakan bagian dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sebuah skema pembiayaan perumahan terjangkau yang telah dicanangkan pemerintah.
Selain buruh, rumah subsidi ini juga dialokasikan untuk tenaga migran, tenaga kesehatan, hingga wartawan. Pemerintah berencana melibatkan berbagai organisasi profesi seperti asosiasi nelayan dan serikat pekerja untuk membahas teknis penyaluran secara lebih efektif.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli turut menyampaikan apresiasinya. Ia menilai, inisiatif ini merupakan jawaban konkret atas kebutuhan utama buruh.
“Permasalahan terbesar buruh adalah akses terhadap hunian. Dengan kebijakan ini, kita punya solusi nyata,” ujar Yassierli.
Kebijakan ini menjadi bukti kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya berkomitmen terhadap pembangunan ekonomi, tetapi juga memastikan kesejahteraan buruh, petani, dan nelayan sebagai pilar penting bangsa Indonesia.
Lebih dari sekadar penyediaan rumah, program ini juga diharapkan mendorong peningkatan produktivitas buruh dengan memberikan rasa aman melalui kepemilikan hunian yang layak. Pemerintah meyakini bahwa dengan kebutuhan dasar yang terpenuhi, buruh dapat bekerja lebih optimal dan berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas cakupan program serupa, memperbaiki skema pembiayaan, serta mempercepat realisasi pembangunan perumahan rakyat, demi mewujudkan visi Indonesia Maju yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat.
(*)
