JAKARTA — Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, investasi semakin menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi Indonesia. Arah kebijakan pemerintah dinilai tidak sekadar mengejar peningkatan investasi, tetapi juga memastikan masuknya modal mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas manfaat pembangunan.
Hal tersebut disampaikan dalam talkshow di salah satu stasiun televisi swasta nasional yang membahas perkembangan ekonomi Indonesia menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal, Ph.D. dan Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Telisa Falianty menyoroti perubahan struktur pertumbuhan, perkembangan investasi, stabilitas ekonomi, hingga pemerataan manfaat pembangunan.
Tenaga Ahli Bakom RI Fithra Faisal, Ph.D. mengatakan struktur pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perubahan, dari sebelumnya lebih banyak ditopang konsumsi menuju penguatan investasi. Perubahan tersebut terlihat sejak kuartal IV 2025 hingga kuartal I dan II 2026.
“Komponen utama pertumbuhan ekonomi sudah mulai berubah. Konsumsi kita masih sekitar 5 persen, tetapi sudah mulai ditopang oleh pergerakan investasi. Maka kita bisa melihat di situ ada transformasi,” ujar Fithra Faisal, Ph.D.
Menurut Fithra, peluang investasi juga masih terbuka seiring komitmen investasi dari sejumlah negara, antara lain Jepang, Jerman, Prancis, Rusia, dan China. Potensi tersebut dinilai dapat memperkuat pembangunan berbasis nilai tambah.
“Investasi yang besar menunjukkan bahwa roadmap pembangunan bangsa ke depan berbasis nilai tambah, tetapi investasi juga harus mendatangkan ekonomi yang inklusif,” tegas Fithra Faisal, Ph.D.
Sementara itu, Prof. Telisa Falianty menilai stabilitas ekonomi menjadi modal penting untuk memperluas dampak kebijakan pemerintah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dapat dijaga di atas 5 persen, sementara inflasi dan tingkat pengangguran juga relatif terkendali.
“Secara makro tiga variabel utama yang konvensional bisa dibilang baik. Tinggal bagaimana kebijakan tersebut semakin dirasakan masyarakat di tingkat mikro,” ujar Prof. Telisa Falianty.
Telisa menambahkan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan di lapangan, terutama terkait penciptaan lapangan kerja, kemudahan investasi, dan perlindungan UMKM.
“Program dan kebijakan di level makro sudah banyak. Pemerintah perlu lebih banyak melihat di lapangan agar multiplier effect-nya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Prof. Telisa Falianty. (*)
