BENGKULU — Pemerintah kembali menunjukkan respon cepat dan konkret dalam menyelesaikan persoalan strategis, seperti melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 untuk Pulau Enggano.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa lahirnya Inpres tersebut menjadi bukti yang nyata dari bagaimana gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dan kolaboratif.
“Kita menyelesaikan Pulau Enggano memang bersama-sama, ya ini boleh kita sebut gaya baru pemerintahan sekarang,” ucapnya.
“Kita coba responsif dan memang seharusnya, menurut kami memang seperti itu,” kata Prasetyo pada Rabu.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa persoalan yang ada di tengah masyarakat sering terjadi secara dinamis, sehingga memang diperlukan adanya upaya yang responsif dan cepat dari pemerintah.
Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan DPR RI kini menjadi semakin mudah sehingga permasalahan besar sekalipun, seperti salah satunya yakni keterisolasian Pulau Enggano dapat segera diatasi secara bersama.
“Komunikasi dengan DPR RI berjalan sangat lancar, apalagi beberapa pimpinan dewan pernah bertugas langsung di wilayah Enggano, sehingga memahami urgensi penanganan,” jelas Prasetyo
Terlebih, Prasetyo menambahkan bahwa beberapa dari pimpinan DPR RI memang dulunya pernah bertugas di wilayah tersebut.
Sehingga hal itu menjadikan komunikasi lintas sektoral yang terjalin antara pemerintah dengan para anggota dewan semakin lancar.
“Saya dengan pimpinan-pimpinan DPR karena kebetulan juga dulu pernah di tugas di sana,” sambungnya.
“Komunikasi yang baik memungkinkan penyelesaian berbagai persoalan secara cepat dan terkoordinasi,” jelas Prasetyo.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pihaknya akan terus memantau bagaimana pelaksanaan Inpres tersebut untuk memastikan eksekusi bisa berjalan dengan cepat dan tepat.
“Kami masih memonitor Pelindo, yang kemudian saat ini sudah bergiat-giatnya untuk mengatasi pendangkalan pelabuhan,” kata Dasco.
Ia juga menyebut bahwa adanya kerja sama dengan pihak lain seperti Pelni dan ASDP membantu mengangkut masyarakat dari tengah laut.
“Di samping itu, tim yang dibentuk juga sedang membuat kajian tentang bagaimana beberapa hal lain yang perlu diperbaiki untuk ke depan, demi kemajuan masyarakat pulau terluar,” tambahnya.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan turut membentuk Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano sebagai tindak lanjut Inpres tersebut.
“Semua kementerian yang tercantum dalam Inpres sudah kita libatkan dalam tim ini,” katanya.
“Kita ingin satu bahasa, satu langkah, satu tujuan: menyelamatkan dan membangun Enggano,” tegas Helmi. (*)
