Jakarta – Konferensi ke-19 Persatuan Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) resmi dibuka di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Gelaran internasional yang berlangsung pada 12–15 Mei 2025 ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam mengukuhkan peran strategis sebagai fasilitator dialog parlemen antarnegara Islam.
Rangkaian kegiatan konferensi dimulai dengan Sidang ke-53 Komite Eksekutif PUIC yang dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera. Dalam pembukaan, lantunan ayat suci Al-Qur’an dari qori nasional Muzammil Hasballah memberi nuansa spiritual dan kekhusyukan yang memperkuat semangat kebersamaan.
“Ini adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah Konferensi ke-19 PUIC. Kita ingin memastikan pelaksanaan ini berjalan sukses, substansial, dan memberikan dampak nyata dalam memperkuat solidaritas dunia Islam,” ujar Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera mengatakan, di hari pertama sejumlah wakil negara parlemen OKI telah menetapkan agenda bertema ‘Tata Kelola yang Baik dan Kelembagaan yang Kuat sebagai Pilar Ketahanan atau ‘Good Governance and Strong Institutions as Pillars of Resilience’ melalui rapat standing committee.
“Momentum ini menandai peran strategis Indonesia sebagai pusat diplomasi parlemen dunia Islam, dan menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat nilai-nilai tata kelola yang baik dan kelembagaan yang kuat sebagai fondasi utama ketahanan global,” ujar Mardani.
Selain itu, rapat standing committee PUIC ke-19 juga membahas soal penguatan peran Parlemen melalui transparansi dan akuntabilitas. Sidang PUIC, kata Mardani, menjadi panggung penting bagi negara-negara anggota PUIC untuk menyatukan pandangan dan memperkuat solidaritas dalam menghadapi tantangan dunia modern.
Dalam rangkaian agenda bilateral, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menggelar pertemuan dengan Sekjen Parlemen Bahrain Mohamed Ibrahim Al Sisi Al Buainain. Pertemuan ini menjadi ruang awal bagi pengembangan kerja sama konkret antarlembaga legislatif kedua negara.
“Mereka menyampaikan keinginan agar hubungan antara Parlemen Indonesia dan Bahrain dapat difasilitasi lebih lanjut, baik melalui pertemuan langsung maupun komunikasi digital. Tentu ini peluang positif yang akan kami tindak lanjuti,” ujar Indra Iskandar.
Pertemuan tersebut juga membahas pertukaran kajian kebijakan, terutama terkait isu perempuan dan anak. Indra Iskandar menekankan bahwa kajian Parlemen Bahrain dapat dikolaborasikan dengan basis riset dari Badan Keahlian DPR RI.
“Mereka punya kajian tentang isu ibu dan anak, dan kita bisa merespons dengan situasi di Indonesia. Ini menjadi potensi kolaborasi kajian yang sangat penting,” jelas Indra Iskandar.
Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat program peningkatan kapasitas parlemen. Meskipun Parlemen Bahrain bersifat bikameral dan memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit, hal tersebut justru memberikan efisiensi dalam konsolidasi ide dan keputusan.
“Sekretariat Jenderal DPR akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada GKSB Indonesia–Bahrain. Kami berharap kolaborasi ini bisa segera ditindaklanjuti dalam bentuk program nyata,” tutup Indra Iskandar.
Dengan pelaksanaan konferensi PUIC ke-19, Indonesia tidak hanya menunjukkan kesiapan sebagai tuan rumah, tetapi juga sebagai inisiator penguatan institusi demokrasi di negara-negara Islam melalui dialog yang inklusif dan kolaboratif. [^]
