JAKARTA – Di beberapa wilayah belakangan ini muncul sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa. Beberapa kalangan menilai eskalasi aksi demo mahasiswa saat ini mulai kehilangan arah akibat minimnya kajian serta lemahnya argumentasi dan substansi tuntutan di lapangan.
Menyikapi hal tersebut, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu menyerukan agar gerakan moral mahasiswa dikembalikan pada jalur independensi sebagai penyambung lidah rakyat, bukan menjadi alat perebutan kekuasaan elite. Mereka menolak terhadap segala bentuk dugaan penunggangan Gerakan mahasiswa oleh kepentingan aktor politik praktis.
Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan, kata juru bicara BEM Bersatu Rahmat Djimbula di Jakarta.
Pihaknya juga memaparkan sejumlah indikasi yang memperkuat dugaan adanya infiltrasi agenda politik praktis dalam beberapa aksi demonstrasi mahasiswa akhir-akhir ini. Salah satunya terkait temuan fasilitas kemewahan dan keterlibatan jaringan elite tertentu di belakang koordinator lapangan.
Aksi mahasiswa belakangan ini mulai kehilangan arah, ditandai minim kajian, lemahnya argumentasi, dan ketidakjelasan substansi tuntutan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu, ujarnya.
Sementara itu, terkait adanya penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini. Pihaknya menduga gerakan penolakan initelah disusupi agenda politik praktis dan difasilitasi oleh jejaring tokoh tertentu.
Program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan, imbuh Rahmat.
BEM Bersatu menyatakan menolak narasi krisis yang tidak berbasis data utuh. Hal itu dinilai berpotensi mengalihkan fokus publik dari agenda penting, seperti pemberantasan korupsi.
Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI), jelas Rahmat.
Aliansi ini mendesak sterilisasi gerakan mahasiswa dari pendanaan, fasilitas, dan segala bentuk intervensi politik praktis serta mendukung keberlangsungan program MBG dengan catatan perbaikan tata kelola, mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi tanpa pandang bulu, serta mengajak mahasiswa Indonesia mengawal proses hukum atas pengusutan itu secara kritis dan objektif.
Pihaknya akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik, pungkasnya. [*]
