JAKARTA — Dukungan organisasi kemasyarakatan Islam semakin menguatkan langkah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam membela Palestina melalui keikutsertaan di Board of Peace (BoP).
Dukungan tersebut menegaskan legitimasi sosial-keagamaan terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Sebanyak 16 ormas Islam dan pimpinan pondok pesantren menyatakan kesepahaman setelah bertemu Presiden Prabowo di Istana Negara pada 3 Februari 2026.
Mereka memandang partisipasi Indonesia di BoP sebagai strategi diplomasi aktif agar Indonesia berperan langsung dan berdampak dalam upaya kemerdekaan Palestina.
Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah untuk mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah.
“Khususnya di Palestina dan di Gaza,” ujar Sugiono usai pertemuan Presiden dengan tokoh-tokoh Islam.
Ia menambahkan bahwa tujuan lain dari langkah tersebut adalah mendorong terwujudnya solusi dua negara.
“Kemudian disampaikan juga mengenai keterlibatan Indonesia pada saat nanti mengirimkan pasukan ke Gaza,” kata Menlu RI tersebut.
“Apa yang harus dilakukan, apa yang harus tidak dilakukan, saya kira itu semua udah sinkron dengan apa yang direncanakan oleh pemerintah,” ujar Sugiono.
Dukungan tegas juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menilai keputusan Presiden Prabowo mencerminkan ikhtiar konkret untuk membantu Palestina melalui jalur diplomasi strategis.
“Terkait dengan keadaan yang sekarang berlangsung dan peluang-peluang yang tersedia agar Indonesia bisa secara lebih konkret, lebih progresif, dan mengejar hasil yang lebih nyata untuk menolong Palestina, termasuk dengan mengikuti atau berpartisipasi di dalam inisiatif yang dibuat oleh Amerika, yaitu Board of Peace ini,” ujar Gus Yahya.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut akan dikonsolidasikan bersama negara-negara Islam dan Timur Tengah.
“Sehingga langkah-langkah yang dilakukan di dalam Dewan itu akan menjadi upaya yang terkonsolidasi di antara negara-negara yang memang memiliki motivasi yang sama, yakni membela dan membantu Palestina,” lanjutnya.
Board of Peace resmi diluncurkan di sela World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026 sebagai badan multilateral pengawas stabilisasi dan rehabilitasi Gaza.
Presiden Prabowo menilai keikutsertaan Indonesia sebagai peluang penting bagi perdamaian.
“Saya kira ini kesempatan bersejarah, ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ucap Prabowo. (*)
