Oleh: Citra Anindhita )*
Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Kemampuan suatu negara dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri tidak hanya menentukan stabilitas ekonomi, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan nasional.
Dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris dengan jumlah desa yang mencapai lebih dari 75 ribu, penguatan produktivitas desa menjadi strategi yang sangat relevan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam membangun ketahanan pangan melalui berbagai program yang menyentuh langsung sektor pertanian dan pedesaan. Langkah tersebut mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih yang menempatkan desa sebagai ujung tombak keberhasilan agenda pangan nasional.
Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Aripin Muba, menyampaikan bahwa organisasinya berkomitmen memperkuat ketahanan pangan melalui penguatan sektor pertanian dan peluncuran berbagai program ekonomi berbasis desa. Menurutnya, dukungan yang diberikan tidak hanya berasal dari kebijakan organisasi, tetapi juga melalui partisipasi berbagai kelompok masyarakat yang berupaya membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah masing-masing.
Komitmen memperkuat ketahanan pangan tersebut diwujudkan melalui peluncuran Utility Coin untuk keluarga desa yang diperkenalkan dalam Rakernas APDESI Merah Putih. Program tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan visi seluruh desa di Indonesia untuk mendukung keberhasilan program pangan nasional sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.
Setelah proses konsolidasi nasional selesai dilakukan, APDESI Merah Putih berencana melakukan sosialisasi gerakan ekonomi berbasis desa ke berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut dirancang menjangkau sekitar 75.266 desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Langkah ini menunjukkan adanya keseriusan dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang terintegrasi dengan agenda ketahanan pangan nasional.
Pada tahap awal pelaksanaan, program akan difokuskan di sejumlah provinsi prioritas yang mencakup wilayah Pulau Jawa, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Pemilihan daerah tersebut menunjukkan pendekatan yang terukur agar implementasi program dapat berjalan efektif sebelum diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Selain memperkuat produksi pangan, program tersebut juga diarahkan untuk mendorong kemandirian fiskal desa. Johan Aripin Muba menilai bahwa desa harus mampu menggali berbagai potensi yang dimiliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dengan meningkatnya kemampuan fiskal, desa dapat membiayai pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
Konsep kemandirian desa memiliki hubungan yang erat dengan ketahanan pangan. Desa yang memiliki ekonomi kuat akan lebih mampu mengembangkan sektor pertanian, memperbaiki infrastruktur produksi, memperluas akses pasar, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam aktivitas pertanian dan usaha pangan.
Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, menegaskan bahwa desa tidak lagi dapat dipandang sebagai objek pembangunan semata. Menurutnya, desa harus menjadi subjek pembangunan yang aktif menggerakkan roda perekonomian nasional dari tingkat akar rumput. Pandangan tersebut mencerminkan perubahan paradigma pembangunan yang kini semakin menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan.
Anwar menilai desa memiliki modal yang sangat besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jika seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, maka desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi sekaligus benteng ketahanan pangan nasional.
Penguatan ekonomi desa juga perlu dilakukan melalui pengembangan sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pertanian, peternakan, koperasi, UMKM, serta kemitraan usaha menjadi instrumen penting dalam memperkuat struktur ekonomi desa. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat tumbuh secara berkelanjutan.
Dukungan terhadap ketahanan pangan nasional juga datang dari TNI yang selama ini aktif melakukan pendampingan kepada masyarakat di sektor pertanian. Keterlibatan TNI menjadi salah satu contoh sinergi antarlembaga dalam mendukung agenda strategis pemerintah di bidang pangan.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, menjelaskan bahwa total lahan yang masuk dalam program ketahanan pangan yang didampingi TNI mencapai sekitar 2,5 juta hektare. Lahan tersebut tidak seluruhnya merupakan aset TNI, melainkan juga mencakup lahan milik pemerintah daerah dan masyarakat yang memperoleh pendampingan dari prajurit di berbagai wilayah.
Pendekatan yang dilakukan TNI menunjukkan bahwa pembangunan ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tetap menjadi pelaku utama yang mengelola lahan pertanian, sedangkan TNI berperan memberikan pendampingan dan dukungan teknis agar proses produksi berjalan lebih optimal.
Pendampingan tersebut mencakup seluruh tahapan produksi pertanian, mulai dari pengolahan lahan, masa tanam, pemeliharaan tanaman, panen, hingga distribusi hasil panen. Kehadiran TNI membantu memastikan bahwa proses produksi berjalan dengan baik dan hasil pertanian dapat tersalurkan secara efektif kepada masyarakat.
Menariknya, masing-masing matra TNI juga mengembangkan fokus komoditas yang berbeda. TNI Angkatan Darat memberikan perhatian pada pengembangan padi, TNI Angkatan Laut mendukung budidaya kedelai, sedangkan TNI Angkatan Udara mengembangkan tanaman tebu. Pembagian fokus tersebut memperlihatkan upaya sistematis dalam mendukung diversifikasi produksi pangan nasional.
Keberhasilan agenda ketahanan pangan pada akhirnya sangat bergantung pada kemampuan desa dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki. Desa yang produktif akan menghasilkan pangan yang cukup, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional dari tingkat paling bawah.
)* Penulis merupakan Pengamat Isu Strategis
