Oleh : Loa Murib )*
Peristiwa pembunuhan terhadap warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali menjadi pengingat bahwa aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata OPM tidak hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga merenggut hak paling mendasar setiap warga negara, yakni hak untuk hidup dengan aman. Tindakan yang menewaskan warga sipil tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Karena itu, komitmen aparat keamanan untuk menindak pelaku secara profesional dan sesuai hukum patut dipandang sebagai langkah penting dalam menghadirkan keadilan bagi para korban sekaligus memperkuat perlindungan negara terhadap masyarakat Papua.
Korban dalam peristiwa ini merupakan warga sipil yang tidak seharusnya menjadi sasaran kekerasan. Berdasarkan informasi awal aparat, korban diduga merupakan pasangan suami istri, Kumis Kogoya dan Seli Wenda, yang merupakan Orang Asli Papua (OAP). Selain itu, terdapat seorang perempuan dari Suku Unaukam yang juga menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Tragedi ini menunjukkan bahwa aksi kekerasan OPM tidak hanya menyasar aparat keamanan, tetapi juga telah mengorbankan masyarakat sipil yang sama sekali tidak terlibat dalam konflik. Situasi demikian mempertegas bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas utama dalam setiap upaya menjaga keamanan di Papua.
Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil harus diproses melalui mekanisme hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel. Penegakan hukum bukan sekadar bentuk pembalasan terhadap pelaku, melainkan wujud kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada keluarga korban. Ketika aparat mampu mengusut peristiwa secara profesional dan membawa pelaku ke hadapan hukum, masyarakat akan semakin percaya bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa memandang latar belakang maupun identitas.
Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf Tri Purwanto, menegaskan bahwa Kodam XVII/Cenderawasih mengutuk keras kekejaman kelompok bersenjata OPM terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Menurutnya, warga sipil merupakan pihak yang harus dilindungi sehingga tidak boleh menjadi sasaran tindakan kekerasan dalam keadaan apa pun. Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta berharap proses evakuasi dapat berjalan aman sehingga jenazah dapat segera diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak. Selain itu, masyarakat diimbau tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, serta berperan aktif memberikan informasi kepada aparat apabila mengetahui adanya aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas aparat keamanan. Penanganan terhadap kasus ini tidak hanya difokuskan pada proses pengejaran pelaku, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh rasa aman di tengah situasi yang berkembang. Pendekatan yang mengedepankan perlindungan warga sekaligus penegakan hukum menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Komitmen serupa juga disampaikan Kepala Penerangan Koops TNI Habema, M. Wirya Arthadiguna. Ia menyatakan bahwa setiap langkah aparat keamanan selalu berorientasi pada perlindungan masyarakat serta penegakan hukum yang profesional. Menurutnya, Koops TNI Habema akan terus bekerja secara selektif, terukur, profesional, dan sesuai koridor hukum untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memastikan kelompok bersenjata OPM yang diduga menjadi pelaku kekerasan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban dan menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga sipil yang seharusnya kehilangan nyawa akibat aksi kekerasan.
Komitmen tersebut menunjukkan bahwa upaya aparat keamanan tidak semata-mata berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan nilai kemanusiaan. Di sisi lain, aksi kekerasan OPM terhadap warga sipil justru semakin memperlihatkan bahwa kelompok tersebut telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi. Ketika masyarakat yang tidak terlibat konflik menjadi korban, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya nyawa, tetapi juga munculnya rasa takut, trauma, dan terganggunya aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, langkah tegas aparat dalam mengusut tuntas kasus ini merupakan bagian dari upaya melindungi hak-hak masyarakat Papua agar dapat hidup dengan aman dan menjalankan aktivitas tanpa ancaman kekerasan.
Ke depan, sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat untuk mencegah terulangnya aksi kekerasan serupa. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat, disertai penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku, akan menjadi modal penting dalam menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Menegakkan keadilan bagi korban kekerasan OPM di Yahukimo bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penegakan hukum yang profesional, perlindungan terhadap masyarakat sipil yang semakin kuat, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, harapan untuk mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera akan semakin terbuka.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Jawa Timur
