Jakarta – Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Steven Izaac Risakotta, menilai upaya pemerintah dalam pemberantasan judi daring sepanjang tahun 2025 menunjukkan hasil yang nyata dan terukur.
Steven mengapresiasi atas data terbaru yang dirilis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mencatat penurunan jumlah pemain judi daring lebih dari 68 persen pada 2025. Menurutnya, capaian ini tidak sekadar angka statistik, melainkan refleksi dari kebijakan yang konsisten dan sinergi lintas lembaga.
“Melindungi masyarakat dari jeratan judi daring bukan sekadar statistik — ini soal masa depan generasi kita,” ujar Steven.
Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi daring sepanjang 2025 tercatat sekitar Rp 155,4 triliun, turun drastis dibandingkan tahun 2024 yang mencapai Rp 359,8 triliun. Jumlah pemain juga mengalami penurunan signifikan dari sekitar 9,7 juta orang pada 2024 menjadi sekitar 3,1 juta orang pada 2025, atau turun lebih dari 68 persen.
Steven menilai data tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan pengawasan dan penindakan yang dilakukan pemerintah mulai memberikan dampak nyata di lapangan.
Dalam pandangan Steven, capaian ini layak mendapat apresiasi karena konsistensi dalam memperkuat pengawasan ruang digital.
Pemutusan akses terhadap situs judi daring yang tidak berizin terus dilakukan, pemantauan aliran dana dan transaksi mencurigakan diperkuat bersama PPATK, serta kerja sama penegakan hukum lintas lembaga menunjukkan hasil yang menguntungkan masyarakat.
“Ini bukan semata angka turun — ini bukti bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat dari potensi kehancuran sosial dan ekonomi akibat praktik judi daring,” tegas Steven.
Ia berharap langkah-langkah yang telah ditempuh pemerintah dapat terus dilanjutkan dan diperkuat secara berkelanjutan, seiring dengan perkembangan teknologi dan tantangan kejahatan digital yang semakin kompleks.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menyatakan bahwa penurunan perputaran dana judi daring sepanjang 2025 merupakan hasil nyata dari komitmen pemerintah yang didukung partisipasi masyarakat.
“Ini adalah capaian kolektif pemerintah dan masyarakat, menunjukkan juga negara hadir secara serius untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari jeratan judi daring,” jelas Meutya.
Meutya menegaskan bahwa data PPATK menjadi indikator kredibel atas efektivitas kebijakan pemerintah dalam pengawasan, pemutusan akses, hingga penegakan hukum.
“Data PPATK menjadi indikator yang sangat kredibel kebijakan pengawasan, pemutusan akses, hingga penegakan hukum yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan terukur,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mempersempit ruang gerak pelaku, baik dari sisi konten, infrastruktur digital, maupun aliran dana.
[w.R]
