Menu

Dark Mode
Sekolah Rakyat dan Terobosan Akses Pendidikan Bermutu Tanpa Hambatan Sekolah Rakyat dan Harapan Baru Pendidikan Bermutu bagi Anak dari Keluarga Pekerja Informal Strong State, Safe Space: PP TUNAS dan Masa Depan Anak di Dunia Digital Governing the Platforms: PP TUNAS dan Otoritas Negara di Ruang Digital Anak Museum Marsinah, Buruh, dan Komitmen Pemerintah terhadap Kesejahteraan Buruh dan Museum Marsinah: Refleksi Komitmen Pemerintah terhadap Keadilan Sosial

Berita

Perluasan BSU Perkuat Paket Stimulus Ekonomi Nasional

badge-check


					Perluasan BSU Perkuat Paket Stimulus Ekonomi Nasional Perbesar

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat perlindungan daya beli masyarakat pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025. Langkah ini menjadi bagian dari lima paket stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dengan target menjangkau 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta per bulan atau di bawah UMP/UMK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan penyaluran BSU tahap pertama telah menjangkau 2.450.068 pekerja dari total 3.697.836 penerima yang ditetapkan. Data 4,5 juta calon penerima BSU tahap kedua kini sedang dalam proses verifikasi.

“BSU tahap pertama sudah disalurkan, sisanya masih dalam proses pencairan dan dilakukan langsung ke rekening masing-masing. Pemerintah menargetkan bantuan dapat disalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

Program ini juga menyasar guru honorer sebagai bagian dari kelompok rentan. Pemerintah mencatat sebanyak 288.000 guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta 277.000 guru di lingkungan Kementerian Agama akan menerima BSU senilai Rp600.000 untuk dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menegaskan bahwa anggaran sebesar Rp10,72 triliun telah disiapkan melalui APBN untuk mendukung pelaksanaan BSU tahun ini.

“Ini ditujukan kepada pekerja dan para guru honorer yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Menkeu usai rapat terbatas di Istana Negara.

Kriteria penerima ditentukan melalui basis data BPJS Ketenagakerjaan, dengan ketentuan utama: WNI dengan NIK, peserta aktif BPJS hingga April 2025, penghasilan maksimal Rp3,5 juta, bukan ASN, TNI, Polri, dan tidak sedang menerima bansos seperti PKH saat penyaluran dilakukan.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyampaikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali ditunjuk sebagai salah satu penyalur utama. BRI juga telah menyiapkan akses pencairan melalui BRImo, ATM, CRM, serta lebih dari 1,19 juta AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok.

“Kami berkomitmen terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan proses penyaluran berjalan mudah, aman, dan inklusif,” jelasnya.

Sebagai informasi, penyaluran BSU dilakukan melalui bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri), serta Bank Syariah Indonesia (BSI) khusus di Aceh. Pekerja yang tidak memiliki rekening akan menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia.

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read More

Survei Ungkap MBG Berkontribusi pada Tingginya Kepuasan Kinerja Pemerintah

17 April 2026 - 09:40

MBG Dapat Respons Positif, Publik Nilai Program Beri Manfaat Nyata

17 April 2026 - 09:40

Pemerintah Hadir untuk Buruh, Museum Marsinah Jadi Simbol Penghormatan

17 April 2026 - 09:40

Jelang May Day 2026, Pemerintah Tegaskan Dukungan untuk Buruh lewat Museum Marsinah

17 April 2026 - 09:40

Kids First, Pemerintah Tindak Tegas Pelanggar PP TUNAS

17 April 2026 - 09:40

Trending on Berita