Jakarta – Pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan Program MBG sebagai bagian dari komitmen menghadirkan layanan yang semakin berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perluasan jangkauan penerima manfaat, tetapi juga pada penguatan tata kelola, peningkatan kualitas makanan, serta efisiensi pelaksanaan program.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa evaluasi program difokuskan pada pembenahan tata kelola dan peningkatan kualitas layanan agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Evaluasi juga menyasar kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat. Pemerintah akan memperkuat pengawasan terhadap kandungan gizi maupun higienitas makanan agar manfaat Program MBG semakin optimal,” ujar Qodari.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mengarahkan penyempurnaan program untuk memperluas cakupan penerima manfaat, terutama masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta memberikan perhatian lebih kepada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor juga akan terus dilakukan guna memastikan pelaksanaan program berjalan semakin efektif dan berkualitas.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang akan terus dijalankan dengan berbagai penyempurnaan agar semakin efisien dan tepat sasaran.
“MBG program unggulan Bapak Presiden, kita enggak bisa hapus. Tapi yang paling kita jalankan adalah membuat itu lebih efisien karena MBG itu juga program yang bagus sebetulnya. Jadi, dengan itu, orang yang susah bisa terbantu. Hanya saja pelaksanaannya banyak bolongnya kemarin, sekarang sedang diperbaiki,” kata Purbaya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran sebagai bagian dari optimalisasi program.
“Tadinya kita alokasikan Rp330 triliun, turun ke Rp270 triliun, nanti mungkin turun lagi ke level yang lebih rendah lagi dari itu. Jadi, akan dilakukan efisiensi yang besar-besaran, itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.
Selain efisiensi, Purbaya memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG juga diperkuat melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di berbagai daerah untuk mengawasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara berkala sehingga tata kelola program semakin akuntabel.
Berbagai langkah penyempurnaan tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas Program MBG melalui evaluasi berkelanjutan, penguatan tata kelola, peningkatan standar layanan, serta efisiensi pelaksanaan. Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, pemerintah optimistis Program MBG akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh penerima manfaat.
