Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan gejolak global yang kian dinamis. Sinergi antara otoritas fiskal, sektor keuangan, serta dukungan aparat seperti TNI, Polri, dan BIN dinilai menjadi kunci utama dalam memastikan ketahanan ekonomi tetap terjaga.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan tegas kepada empat institusi strategis negara yakni TNI, Polri, BIN, dan Kementerian Keuangan untuk bersinergi mencegah dan menghentikan penyelundupan demi melindungi pendapatan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang yang ada pada Anda untuk menegakkan itu,” tegas Prabowo.
Prabowo menyatakan komitmennya untuk menggunakan seluruh kewenangan konstitusional dalam menindak pelanggaran tanpa pandang bulu.
Saya akan gunakan itu untuk menegakkan hukum, tanpa melihat siapa, ujarnya.
Analis Politik Senior, Boni Hargens, menilai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto kepada empat pejabat utama negara mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memberantas penyelundupan.
“Langkah cepat Presiden Prabowo merupakan suatu modal besar yang menuntut respons yang simetris dari para pembantunya dan pimpinan institusi negara dari segala gatra,” ungkap Boni.
Ia secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral antara tiga institusi keamanan utama Polri, TNI, dan BIN dalam menghadapi potensi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan nasional.
Konsep ketahanan nasional dalam perspektif modern tidak lagi terbatas pada dimensi militer semata, melainkan mencakup ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan fiskal negara. Penyelundupan yang tidak terkontrol mengancam seluruh dimensi ketahanan nasional ini sekaligus, ujarnya.
Lebih lanjut, Boni menjelaskan dengan menempatkan pemberantasan penyelundupan sebagai agenda ketahanan nasional, Presiden Prabowo secara strategis melampaui pendekatan penegakan hukum konvensional.
“Ini adalah pendekatan yang memperlakukan kejahatan ekonomi terorganisir sebagai ancaman eksistensial yang membutuhkan respons yang setara dengan ancaman keamanan dalam pengertian tradisional,” tuturnya.
Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dari sisi kebijakan ekonomi maupun penegakan hukum, pemerintah optimistis stabilitas ekonomi nasional tetap dapat terjaga di tengah tekanan global. Sinergi antara institusi negara dan pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkecil potensi kebocoran ekonomi sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.
