Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema lima hari dalam sepekan, menyesuaikan dengan hari aktif sekolah. Kebijakan ini diambil sebagai langkah meningkatkan efektivitas penyaluran sekaligus menekan pemborosan anggaran tanpa mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kebijakan baru ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program.
“Sebagai upaya peningkatan dan efisiensi pelaksanaan, sebelumnya MBG disalurkan selama enam hari termasuk saat hari libur, namun dinilai belum optimal. Karena itu, kini diputuskan MBG hanya diberikan pada hari sekolah, yakni lima hari saat siswa hadir,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyaluran pada hari libur, termasuk saat libur panjang seperti Lebaran, tidak memberikan dampak optimal karena siswa tidak berada di sekolah.
“Pada saat libur, termasuk libur Lebaran, penyaluran dinilai tidak berjalan efektif, sehingga distribusi MBG kepada siswa ditiadakan selama periode tersebut,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap memastikan bahwa program MBG tidak berhenti sepenuhnya saat libur sekolah. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 52.1 Tahun 2025, distribusi tetap dilakukan kepada kelompok rentan. Kelompok yang dimaksud adalah ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang tetap menerima bantuan enam hari dalam sepekan tanpa terpengaruh kalender akademik.
Sementara itu, siswa dan santri masih dapat memperoleh MBG selama masa libur apabila sekolah atau pesantren bersedia memfasilitasi kehadiran untuk distribusi. Hal ini menjadi bentuk fleksibilitas kebijakan agar manfaat program tetap dirasakan secara luas.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan tingkat stunting yang tinggi. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kebijakan MBG dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut.
“Bagi daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi, diterapkan kebijakan khusus. Di luar lima hari sekolah, penyaluran bisa ditambah satu hari apabila diperlukan, mengingat kondisi gizi yang memerlukan perhatian lebih,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tetap berjalan tanpa perubahan karena dinilai sudah efektif.
“Program untuk ibu hamil, menyusui, dan balita sangat penting karena menentukan masa depan anak-anak kita dan masa depan Indonesia. Sejauh ini tidak ada perubahan,” ujar Zulkifli Hasan.
Untuk menjaga kualitas program, Badan Gizi Nasional juga melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksana di lapangan. Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan kepada ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sebanyak 2.100 SPPG telah diberikan peringatan, sementara 1.789 lainnya dihentikan sementara operasionalnya,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil karena sejumlah SPPG belum memenuhi persyaratan administratif dan teknis, seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
“Suspensi dilakukan sementara hingga dokumen tersebut terbit. Ini bukan sanksi permanen, melainkan bagian dari pembinaan,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah evaluasi, pengawasan, dan penyesuaian kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa program MBG berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan tetap berkualitas. Kebijakan lima hari dinilai sebagai solusi untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas anggaran dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya generasi muda Indonesia.
