Oleh : Yohanes Wandikbo )*
Upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional semakin menunjukkan arah yang komprehensif dan berkeadilan, salah satunya melalui fokus pembangunan energi di Papua. Kawasan timur Indonesia ini tidak lagi dipandang semata sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian strategis dari masa depan energi nasional. Dengan kekayaan sumber daya alam, potensi pertanian, serta cadangan migas yang masih menjanjikan, Papua memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan energi jangka panjang Indonesia. Kebijakan pemerintah yang memadukan pengembangan energi baru terbarukan dan penguatan sektor hulu migas mencerminkan keseriusan negara dalam membangun sistem energi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaulat.
Ketahanan energi Papua ditempuh melalui dua pendekatan utama. Pertama, pengembangan energi baru terbarukan berbasis komoditas pertanian lokal seperti singkong dan tebu. Kedua, peningkatan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi untuk menjaga kesinambungan pasokan energi fosil nasional. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Energi terbarukan menjadi fondasi transisi energi jangka panjang, sementara migas tetap berperan penting sebagai penyangga kebutuhan energi nasional dalam masa peralihan.
Dorongan Presiden Prabowo Subianto agar Papua menjadi salah satu sentra pengembangan bahan baku energi terbarukan mencerminkan visi pembangunan yang terintegrasi antara ketahanan energi dan penguatan ekonomi rakyat. Komoditas pertanian yang selama ini menjadi tumpuan ekonomi lokal diarahkan naik kelas sebagai bagian dari rantai pasok energi nasional. Singkong dan tebu, misalnya, memiliki potensi besar untuk diolah menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM. Pendekatan ini bukan hanya soal energi, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan teknokratik dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan produksi bahan baku bioetanol nasional dari berbagai daerah, termasuk Papua, dapat mencapai ratusan ribu kiloliter per tahun. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa Papua telah masuk dalam perencanaan energi nasional secara serius, bukan sekadar wacana. Pemerintah memahami bahwa membangun industri bioetanol membutuhkan tahapan yang realistis, dimulai dari pembibitan, perluasan lahan, hingga penguatan ekosistem industri pendukung.
Dalam pandangan Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, pengembangan bioetanol di Papua saat ini memang masih berada pada fase awal, dengan fokus pada penyediaan bahan baku melalui pembibitan dan pengembangan tanaman. Namun tahapan ini justru menjadi fondasi penting agar pembangunan industri bioenergi berjalan berkelanjutan dan tidak mengorbankan aspek lingkungan maupun sosial. Pemerintah memilih langkah bertahap dan terukur agar investasi yang masuk benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah.
Lebih jauh, kebijakan pengembangan bioetanol juga diarahkan agar tidak terpusat di Pulau Jawa. Pemerintah mendorong penguatan sumber bahan baku dan pembangunan pabrik di luar Jawa, termasuk di Papua, guna menekan biaya logistik dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka ini, Papua tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga berpotensi menjadi pusat industri energi terbarukan yang terintegrasi. Strategi ini sejalan dengan agenda pemerataan ekonomi dan penguatan kawasan timur Indonesia sebagai motor pertumbuhan baru.
Di sisi lain, penguatan ketahanan energi Papua juga ditempuh melalui optimalisasi sektor hulu migas. Investasi di sektor ini tetap dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah daerah pun menunjukkan dukungan terhadap rencana investasi migas yang dinilai dapat memberikan manfaat fiskal dan ekonomi bagi daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, menilai bahwa aktivitas usaha hulu migas memiliki potensi besar untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah melalui skema dana bagi hasil, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Pandangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan. Investasi migas tidak hanya diposisikan sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana alih teknologi, peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, serta penguatan infrastruktur daerah. Dengan pengelolaan yang transparan dan akuntabel, sektor migas dapat menjadi instrumen pembangunan yang inklusif bagi Papua.
Sinergi antara energi terbarukan dan migas di Papua mencerminkan pendekatan kebijakan yang realistis dan adaptif. Pemerintah tidak terjebak pada dikotomi lama antara energi fosil dan energi bersih, melainkan memadukan keduanya dalam kerangka transisi energi yang berkeadilan. Papua, dengan segala potensinya, menjadi contoh bagaimana daerah dapat berkontribusi pada agenda nasional sekaligus memperoleh manfaat nyata dari kebijakan negara.
Ketahanan energi Papua pada akhirnya bukan hanya soal pasokan energi, tetapi juga tentang keadilan pembangunan, kedaulatan ekonomi, dan persatuan nasional. Dengan kebijakan yang konsisten, dukungan regulasi yang kuat, serta kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha, Papua berpeluang besar menjadi salah satu pilar utama ketahanan energi Indonesia. Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah hari ini menunjukkan bahwa pembangunan energi tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan berakar pada potensi daerah dan kebutuhan rakyat. Inilah fondasi penting menuju kemandirian energi nasional yang tangguh dan berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
